Surabaya, (DOC) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bertemu Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Minggu (13/4/2025), di Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan, Jakarta.
Pertemuan ini membahas rencana menjadikan RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan RSUD Dr. Saiful Anwar (RSSA) Malang sebagai Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) atau hospital based. Kedua rumah sakit akan di fokuskan untuk Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Bedah Saraf dan Radiologi.
Gubernur Khofifah menyatakan optimisme terhadap program ini. Menurutnya, RSPPU bisa menjadi momentum untuk membenahi bukan hanya sistem pendidikan kedokteran, tetapi juga manajemen rumah sakit di Jawa Timur.
“Ini bukan hanya tentang pendidikan dokter. Ini peluang memperbaiki tata kelola rumah sakit secara menyeluruh,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pendidikan profesi dokter, khususnya spesialis, idealnya di lakukan dalam skema hospital based. Sistem ini sudah lazim di terapkan di banyak negara, berbeda dengan model university based yang selama ini dominan di Indonesia.
Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan bahwa program RSPPU seharusnya menjadi pelengkap, bukan pesaing, dari program berbasis universitas. Apalagi, lulusan RSPPU yang di biayai lewat LPDP akan di arahkan untuk mengisi kekurangan dokter spesialis di wilayah tertinggal.
“Fokusnya pada distribusi dan rekruitmen dokter ke daerah yang selama ini kekurangan,” jelasnya.
Program ini, menurut Khofifah, juga sejalan dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pemerataan layanan kesehatan, termasuk spesialisasi. Ia menambahkan, realisasi visi tersebut membutuhkan komitmen dan pemikiran yang mendalam.
“Tentu kita harus cari titik keseimbangan bersama agar tujuan besar ini bisa tercapai,” ucapnya.
Dalam pelaksanaannya, RSSA Malang di targetkan menjadi RSPPU Radiologi pada batch kedua yang mulai berjalan Juni 2025. Sementara itu, RSUD Dr. Soetomo akan membuka program Bedah Saraf pada batch ketiga di bulan September 2025.
Dukungan Penuh
Menanggapi hal ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program RSPPU di Jawa Timur.
“Saya sangat mendukung niat baik Pemprov Jatim. Apa pun yang di butuhkan, akan kami bantu,” tegasnya.
Budi juga berharap, RSPPU di Jatim bisa menjadi percontohan bagi rumah sakit di daerah lain. Ia menekankan pentingnya kolaborasi rumah sakit dengan fakultas kedokteran, baik negeri maupun swasta.
Selain itu, Menkes menyampaikan tiga hal penting yang harus di perhatikan. Pertama, standar rumah sakit harus mengikuti model Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) seperti yang diterapkan di Amerika Serikat dan Singapura.
Kedua, perlu ada afirmasi khusus bagi peserta dari wilayah timur dan daerah tertinggal, termasuk luar Jawa. Ketiga, standarisasi operasional RSPPU harus mencakup tata kelola keuangan, sumber daya manusia, serta layanan medis dan nonmedis.
Dalam audiensi tersebut hadir pula Sekjen Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Dirjen SDM Kesehatan dr. Yuli Farianti, dan Dirjen Kesehatan Lanjutan dr. Azhar Jaya. Juga hadir Rektor Unair Prof. Dr. Mohammad Nasih, Ketua Konsil Kesehatan Indonesia drg. Arianti Anaya, serta jajaran direktur dan ketua kolegium terkait. (r6)