Surabaya,(DOC) – Pada bulan Oktober 2019 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Surabaya mengalami penurunan. Data tersebut berdasarkan laporan masyarakat ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya.
Ditahun 2018 lalu, pada bulan yang sama, jumlah laporan KDRT di Unit PPA Polrestabes Surabaya tercatat 38 laporan. Sedangkan untuk tahun 2019 ini, hanya ada 28 laporan saja.
Kanit PPA Polrestabes Surabaya, AKP Ruth Yeni menyatakan, penurunan laporan kasus KDRT di Polrestabes Surabaya, diperkirakan karena faktor pasangan suami istri (Pasutri) yang sudah paham hukum.
“Mereka nampaknya sudah tahu hak dan kewajibannya. Sehingga meminimalkan konflik yang memicu terjadinya KDRT,” katanya, Selasa(26/11/2019).
Sosialisasi yang sering dilakukan oleh pihak kepolisian soal upaya pencegahan terjadinya KDRT, lanjut dia, juga menjadi salah satu faktor penunjang penurunan kasus tersebut.
“Seiring dampak positif sosialisasi terkait KDRT, sebagai upaya pencegahan,” ucapnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya, Chandra Oratmangun menjelaskan, selama ini Pemkot Surabaya juga terus melakukan sosialisasi tentang kegiatan capacity building di tiap kelurahan untuk mencegah KDRT.
“Intinya terhadap penguatan ketahanan keluarga dan nilai-nilai Perda pengarusutamaan gender,” kata Chandra.
Terdapat 900 kader dan relawan yang tergabung dalam Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kelurahan yang turut terlibat dalam memberikan sosialisasi pencegahan KDRT, bekerjasama dengan kader Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM).
“Tugasnya memberi edukasi dan pendampingan, dan jika ada kasus segera ditangani, sekaligus menginfokan ke kami(dinas,red) sehingga langsung bergerak sama-sama,” lanjut Chandra.
Dalam setahun terakhir, kata Chandra, kasus KDRT di Surabaya ditemukan sebanyak 20-an kasus. Pemicunya faktor ekonomi, perselingkuhan dan kasus gender.
“KDRT bisa fisik, bisa psikis. Paling banyak faktor ekonomi. Ini kan semua juga kembali ke ketahanan keluarga,” katanya.
Ia mengungkapkan, jika DP5A tak bisa menangani kasus KDRT sendiri, maka pihak-pihak lain akan dilibatkan, seperti psikolog dan Unit PPA Polrestabes Surabaya.
“Pertama, kami dampingi untuk kalau memang mau lapor, kami akan koordinasi dengan PPA Polrestabes. Sesudah itu dari sisi psikologinya kami juga dampingi dari psikolog kami, karena trauma dan lain-lain. Karena mengobati luka batin itu agak lama ndak bisa cepat,” paparnya.
Diakui oleh Chandra, jika saat ini, perempuan, khususnya ibu-ibu di Kota Surabaya sudah tahu hak dan kewajibannya dan juga mulai kritis.
“Mereka melaporkan ke kita, sesudah itu (ke PPA), karena mereka sudah tahu hak-hak mereka, bahwa ini tidak sesuai dan lain-lain,” pungkasnya.(hadi/r7)
