Jakarta,(DOC) – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi meluncurkan Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan. Peluncuran ini untuk mendukung Asta Cita ke-4, yang menitikberatkan pada penguatan SDM, sains, teknologi, dan pendidikan.
Sebagai langkah awal, Kemendikdasmen menggelar webinar “Sosialisasi Penerimaan Revitalisasi Sekolah Dasar Tahun 2025” melalui kanal YouTube pada Senin, 16 Juni 2025. Langkah tersebut sejalan dengan Inpres Nomor 7 Tahun 2025 tentang percepatan revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran.
Revitalisasi fasilitas pendidikan di pandang krusial demi menciptakan lingkungan belajar yang layak, aman, dan mendukung proses belajar-mengajar secara optimal. Pemerintah menekankan pentingnya pemerataan sarana-prasarana di seluruh Indonesia untuk menutup kesenjangan yang masih ada antar wilayah, sehingga kualitas pendidikan dasar dapat meningkat secara menyeluruh.
Direktur Sekolah Dasar, Salim Somad, menyatakan bahwa program ini menjadi salah satu prioritas nasional. Dia akan memantau langsung pelaksanaan revitalisasi lebih dari 4.000 SD di seluruh tanah air. Agar tepat sasaran, akurat, dan akuntabel, program ini melibatkan Pemerintah Daerah, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, perguruan tinggi, dan masyarakat setempat.
“Keberhasilan program bukan hanya soal jumlah sekolah atau anggaran, tetapi juga ketepatan sasaran, kelengkapan data, dan pemahaman teknis dari pemerintah daerah. Kami berharap program ini memberikan dampak positif demi masa depan anak-anak,” ujar Salim Somad.
Skema Swakelola
Skema pelaksanaan menggunakan swakelola, di mana sekolah dan masyarakat bergotong royong dalam rehabilitasi maupun pembangunan. Dana bantuan disalurkan langsung ke sekolah dalam dua tahap, 70 persen di awal dan 30 persen sisanya setelah capaian pekerjaan mencapai minimal 50 persen. Target penyelesaian seluruh pekerjaan adalah paling lambat 31 Desember 2025.
Untuk memudahkan pelaksanaan, Kemendikdasmen telah menyiapkan panduan teknis dan desain standar ruang kelas baru. Perhitungan anggaran harus mempertimbangkan survei harga lokal agar relevan dengan kondisi lapangan. Pemerintah pusat akan melakukan verifikasi usulan agar sesuai standar nasional tanpa banyak revisi.
Semua kegiatan bangunan mengacu pada Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimum dan Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana Prasarana PAUD, pendidikan dasar, dan menengah. Pemanfaatan dana mencakup biaya konstruksi, perencanaan, pengawasan, dan manajemen pelaksanaan revitalisasi. (r6)
