Surabaya, (DOC) – Pandemi Covid-19 yang sudah berjalan lebih dari setahun lamanya, memberikan dampak yang buruk. Tidak hanya pada bidang kesehatan, tetapi hampir pada seluruh elemen kehidupan masyarakat.
Efek domino dari wabah ini kemudian juga mempengaruhi bidang ekonomi, dimana terjadi peningkatan pengangguran, disusul dengan kesulitan ekonomi yang salah satunya berdampak pada anak-anak yang terpaksa putus sekolah.
Untuk itu, Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya, Tjutjuk Supariono mengimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan anak yang putus sekolah.
Dia juga mengapresiasi kerja keras Dinas Pendidikan yang terus blusukan mencari anak putus sekolah.
Memang jika dilogika, lanjut dia, perlambatan ekonomi di masyarakat ini kemudian dapat menyebabkan anak putus sekolah, karena orang tua yang tidak mampu untuk membayar SPP maupun keperluan lainnya.
“Namun, permasalahan terkait anak putus sekolah ini krusial sekaligus rumit. Kenapa bisa rumit? Karena datanya sendiri tidak ada. Kenapa tidak ada (datanya)? Karena tidak ada yang melaporkan. Bahkan dari tahun 2016-2020, data dari Dispendik menunjukkan bahwa tidak ada anak putus sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Surabaya” papar Tjutjuk yang juga anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya.
Meski data menunjukkan tidak ada anak yang putus sekolah, ungkap Tjutjuk, namun pihaknya juga tidak bisa menutup mata dan menganggap keadaan di lapangan sedang baik-baik saja. “Jangan sampai kita kecolongan. Untuk itu, saya juga memberikan apresiasi yang tinggi terkait dengan kinerja Dispendik yang terus menyisir keberadaan anak putus sekolah,” tandas Tjutjuk.
Bertepatan dengan pembahasan RAPBD 2022, menurut dia, pemerintah memang memberikan perhatian lebih pada bidang pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari alokasi APBD yang diutamakan untuk pendidikan, yaitu sebesar 21,9 persen.
“Untuk tahun depan, Pemkot Surabaya sudah menyiapkan anggaran dengan jumlah cukup fantastis, sebesar Rp 47,7 miliar untuk beasiswa anak SMA/SMK, serta santri dan santriwati pondok pesantren (Ponpes) dari keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Beasiswa ini nantinya direalisasikan dalam bentuk seragam maupun SPP bagi siswa” kata Tjutjuk.
“Dalam APBD 2022 saja, pemerintah mengutamakan alokasi dana untuk pendidikan. Artinya, dananya ada. Kalau memang ada anak yang putus sekolah di Surabaya, kita pasti akan sekolahkan dan tidak mungkin ditelantarkan. Untuk itu, jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan apabila ada anak putus sekolah. Dengan adanya bonus demografi di Kota Surabaya, kita harus betul-betul memanfaatkan ini dengan menghasilkan generasi yang berkualitas,”pungkas Tjutjuk (dhi/r7)