D-ONENEWS.COM

Ketua Komisi B Minta Pemblokiran IPT Masjid Raudlatul Falah Dibatalkan

foto : Ketua Komisi B DPRD kota Surabaya, Mazlan Mansur

Surabaya,(DOC) – Ketua Komisi B DPRD kota Surabaya, Mazlan Mansur meminta Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah membatalkan surat pemblokiran izin pemakaian lahan (IPT) seluas 1.046 meter persegi di Jalan Ngagel Kebonsari I, nomer 12-14, Surabaya, yang selama ini digunakan masjid Raudlatul Falah.

Menurut Mazlan, Masjid tersebut hingga kini masih aktif digunakan warga untuk beribadah setiap hari.

“Masjid masih digunakan setiap hari. Untuk itu secara hukum Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah sebagai penerbit surat pencabutan IPT harus membatalkannya,” ungkap politisi Partai Kebangkitan Bangsa(PKB), Jumat(15/3/2019) .

Dalam surat pemberitahuan soal pencabutan IPT Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya, disebutkan bahwa lahan yang selama ini ditempati masjid akan dialih fungsikan menjadi fasilitas olahraga dan lahan parkir.

Mazlan mengaku heran ketika persoalan ini kembali mencuat dan bahkan terbit surat pengosongan lahan secara keseluruhan untuk pengalihan fungsi.

Ia menjelaskan, persoalan ini pernah dibahas dalam rapat komisi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, pada 26 September 2014 lalu. Hasil resume rapat ditulis rencana pembangunan lapangan olahraga basket di Ngagel Kebonsari I ditunda, karena masih akan dicarikan lokasi lahan pengganti masjid.

“Ini masalahnya sudah lama, tapi kok tahun ini ada kebijakan yang tidak sesuai dengan hasil rapatnya. Ini harus dibatalkan dengan dalih apapun, ” ujar politisi kus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Mazlan berharap Pemkot Surabaya memberikan solusi yang bijaksana, jika ingin terus mengalihkan fungsi lahan masjid Raudlatul Falah. Mengingat hal ini bisa memancing reaksi para umat muslim, karena akan tersakiti.

“Jangan sampai masalahnya memuncak dan ada gerakan. Mumpung ini warga masih bisa diajak bicara,” pungkasnya.

foto : Masjid Raudlatul Falah

Dikonfirmasi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan, masih akan meninjau dulu penggunaan IPT masjid Raudlatul Falah.

Menurut Eri, lahan yang sudah berdiri bangunan masjid bisa dihibahkan dengan mencabut IPT nya, asal masjid dikelola warga sendiri dan bukan yayasan.

“Prosesnya tentu atas permintaan warga dengan harus mengajukan surat permohonan yang dikirim ke Wali Kota,” tandasnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang beredar, Pemkot Surabaya telah berkirim surat ke Takmir Masjid Raudlatul Falah, terkait pemblokiran IPT dan lahan harus dikembalikan dalam keadaan kosong.

Surat tersebut dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya, dengan Nomor 593/2121/436.7.11/2019, tertanggal 1 Maret 2019.

Isi surat disebutkan bahwa tanah di Jalan Ngagel Kebonsari I nomer 12-14 Surabaya, merupakan bagian dari aset Pemerintah Kota Surabaya.

Rencananya lahan akan dimanfaatkan sebagai lapangan olahraga dan area parkir. Sehingga IPT Nomor 188.45/1986P/436.6.18/2009 tertanggal 9 Desember 2012, tidak dapat diperpanjang lagi.

Selain pemblokiran IPT, pihak yayasan Roudatul Falah juga diminta membayar tunggakan retribusi pemakaian tanah sebesar Rp 20,4 juta, lewat Kantor Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA).

Sebelumnya, pihak yayasan Raudlatul Falah memang akan membangun tempat pendidikan di sekitar area masjid. Namun karena adanya surat pemblokiran IPT tersebut, maka pihak yayasan membatalkannya.

Masjid Raudlatul Falah ini, dulu diresmikan oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, pada tanggal 21 Agustus 2011 lalu.(r7)

Loading...