Jakarta,(DOC) – Pemerataan akses terhadap buku anak yang berkualitas kini menjadi prioritas dalam reformasi perbukuan nasional. Melalui sinergi antara sekolah, pemerintah daerah, taman bacaan masyarakat (TBM), dan penerbit lokal, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendorong penguatan ekosistem perbukuan yang inklusif dan kontekstual hingga menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kepala Pusat Perbukuan (Pusbuk) Kemendikdasmen, Supriyatno, menyatakan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi utama keberhasilan reformasi ini.
“Peran daerah, sekolah, komunitas literasi, dan penerbit lokal sangat penting untuk memastikan buku yang hadir relevan dengan kebutuhan anak-anak di wilayah masing-masing,” tegasnya dalam diskusi publik “Buku Anak Bermutu di Indonesia: Tantangan dan Peluang” yang di selenggarakan oleh Program INOVASI di Jakarta, Rabu (21/5).
Untuk memperkuat infrastruktur kebijakan, Kemendikdasmen dan INOVASI saat ini tengah memfasilitasi lahirnya peraturan daerah dan peraturan bupati terkait perbukuan dan literasi di Kalimantan Utara, Nagekeo (NTT), dan Lombok Timur (NTB). Upaya ini menyasar hambatan struktural seperti terbatasnya naskah lokal, mahalnya biaya cetak, distribusi yang tersentralisasi, serta minimnya ketersesuaian buku dengan kemampuan baca anak.
Salah satu langkah konkret yang sudah di ambil adalah mempercepat proses penilaian buku dari 12 bulan menjadi hanya 3 bulan. Hal ini di mungkinkan melalui digitalisasi sistem dan penyederhanaan dokumen administratif, membuka peluang lebih besar bagi penulis dan penerbit lokal.
TBM Hidupkan Minat Baca Anak
Hasil penguatan ekosistem sudah mulai terlihat. Di berbagai daerah, TBM berhasil menumbuhkan minat baca anak secara signifikan. Sekolah juga mulai menggunakan platform SIPLah untuk pengadaan secara efisien dan transparan. Beberapa daerah bahkan menetapkan anggaran khusus untuk pengadaan buku anak yang bermutu.
Temuan Program INOVASI mengungkapkan bahwa 85% siswa kelas awal memiliki minat baca tinggi. Namun, 68% koleksi buku di sekolah masih di dominasi buku teks. Ketimpangan jenis buku ini berdampak pada lambatnya peningkatan kemampuan literasi.
“Studi kami terhadap hampir 5.000 siswa menunjukkan bahwa buku yang tepat, di tambah pelatihan guru, dapat meningkatkan skor literasi hingga 25%,” kata Sri Widuri, Direktur Program INOVASI.
Diskusi publik ini juga menghadirkan berbagai pihak strategis—dari pemerintah, penulis, ilustrator, pegiat literasi, hingga mitra internasional. Laila Yudiati dari Kedutaan Besar Australia menyatakan dukungan terhadap reformasi ini, sedangkan Arys Hilman Nugraha, Ketua IKAPI, menegaskan pentingnya regulasi daerah dalam implementasi UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.
“UU ini sudah mengatur dari hulu ke hilir, tapi butuh implementasi konkret di tingkat lokal agar benar-benar berdampak,” ujar Arys. (r6)
