Surabaya,(DOC) – Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah mendesak Pemkot Surabaya untuk menyalurkan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga terdampak Covid-19.
Anggaran Rp160 miliar yang telah dialokasikan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 733 ribu jiwa atau 250 ribu KK, dianggap Khusnul belum cukup mengcover seluruh MBR yang terkena dampak wabah virus corona.
“Masyarakat juga menunggu kapan dana pembantu itu dibagi. Mereka sudah dirumahkan lama. Lalu, berasnya juga belum dibagi,” tandas Khusnul, Sabtu(18/4/2020).
Ia menjelaskan, pasca merebaknya Covid-19 di Surabaya, jumlah MBR dipastikan akan bertambah, karena banyak yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Berdasarkan SK Wali kota tahun 2019 anggaran Rp. 160 milliar itu untuk mengcover JPS kepada 250 KK. Itupun, kata dia, masih belum mencukupi.
Pemkot Surabaya harus kembali melakukan update data MBR untuk tahun 2020, sekaligus menambah alokasi anggaran JPS.
Khusnul menyebut salah satu contoh PHK pegawai hotel di Surabaya yang jumlahnya sebanyak 4.242 orang.
Data yang dia dapat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), telah merinci bahwa terdapat 268 hotel sedang mengalami penurunan okupansi hingga 60 persen dan terpaksa melakukan efisiensi karyawan besar-besaran.
“Anggaran yang disiapkan totalnya Rp 197 miliar, yang Rp160 miliar dibuat jaring pengaman sosial. Menurut saya kurang, karena jumlah MBR segitu banyak, lalu ada data baru warga yang kena PHK,” tandasnya.
Ia mendesak Dinas Sosial (Dinsos) agar menyusun data terbaru total jumlah MBR sebelum lewat satu bulan masa pandemi Covid-19 di Surabaya. Upaya ini harus dilakukan agar penyaluran bantuan warga terdampak tepat sasaran.
“250 ribu KK atau 733 ribu jiwa data MBR itu yang sudah di-SK Wali Kota pada Desember 2019. Belum ada data baru sekarang. Saya minta Dinsos mendata ulang dengan membedakan MBR dan orang yang terdampak pandemi,” ucapnya.
Khusnul juga mengkritik Pemkot Surabaya yang tak segera menyalurkan bantuan beras hasil bantuan dari para donatur swasta.
Saat ini, lanjut Khusnul, warga sudah merasa kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Warga perlu support ekonomi untuk menjalankan anjuran Physical Distancong.
“Butuh support ekonomi agar selama physical distancing warga bisa tetap tercukupi kebutuhan dasarnya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Surabaya, Eddy Christijanto membenarkan, apabila bantuan beras dari donatur swasta belum dibagikan dan masih dikumpulkan.
“Belum. Tugas bagian pengumpulan di DP5A,” kata Eddy.
Kepala DP5A, Chandra Oeratmangun mengebut, beras bantuan dari para donatur, terkumpul 315.985 kilogram atau sekitar 300 ton-an.
“Bantuan masih mengalir dan hari ini saja sudah ada 25 donatur yang menyumbang beras,” katanya.(r7/robby)