Surabaya,(DOC) – Anggota Komisi D DPRD kota Surabaya dari Fraksi Gerindra, BF Sutadi memberikan saran kepada Pemkot Surabaya agar tidak terlalu membuang energy untuk meminta kembali pengelolaan SMA/SMK dari Pemerintah Provinsi.
Meskipun tujuannya sangat mulia, yakni ingin menggratiskan biaya sekolah ke para siswa SMA/SMK se-kota Surabaya.
Dijelaskan Sutadi, didalam undang-undang (UU) nomer 23 telah disebutkan bahwa wewenang pengelolaan SMA/SMK dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi. Sehingga ketika Gubernur Jatim yang sekarang menjabat akan mewujudkan program pendidikan gratis untuk para siswa SMA/SMK se-Jatim, maka persoalan tersebut menjadi terselesaikan.
“Saya pikir Bu Risma(Wali Kota,red) tidak perlu buang energi untuk menarik pengelolaan SMA/SMK ke Pemkot Surabaya. Di UU/23 jelas disebutkan bahwa wewenang pengelolaan SMA/SMK diserahkan Provinsi. Sekarang Bu Khofifah (Gubernur Jatim,red) berencana melaksanakan program pendidikan gratis untuk SMA/SMK, sehingga itu menjadi solusi penyelesaian persoalan,” papar Ketua Fraksi Gerindra ini, Senin(4/3/2019)
Ia menambahkan, agar tidak bertabrakkan program, maka anggaran untuk mewujudkan program pendidikan gratis untuk para siswa SMA/SMK se-Surabaya, bisa dialihkan ke program-program lainnya yang lebih berguna dan bisa menunjang peningkatan mutu serta kualitas pendidikan.
“Anggaran yang telah disiapkan bisa dialokasikan ke program-program lain, salahsatunya untuk gaji guru-guru sekolah swasta yang akan disetarakan UMK atau program kesejahteraan lainnya,” imbuhnya.
Mengenai program pendidikan gratis 12 tahun, menurut Sutadi, seharusnya sudah bisa terwujud dan terlaksana diseluruh negeri, karena hal itu merupakan kewajiban Presiden, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
“Jadi Pemkot Surabaya tak perlu ngotot, jika program pendidikan gratis nanti juga dilaksanakan oleh Gubenur Jatim,” pungkas mantan Asisten 1 Sekkota Surabaya ini.(robby/r7)
