D-ONENEWS.COM

Komisi VIII DPR RI Tolak Refocusing Anggaran di Kemensos, Bansos Dibutuhkan Warga Saat Pandemi

DPR RI Tolak Refocusing anggaran Kemensos RI
Foto: Mensos Risma rapat koordinasi dengan Komisi VIII DPR RI

Jakarta,(DOC) – Pengajuan anggaran yang meningkat di Kementerian Sosial (Kemensos) RI mendapat dukungn dari Komisi VIII DPR RI.

Wakil rakyat yang duduk di parlemen pusat tersebut berpendapat, bahwa tugas-tugas Kemensos RI dalam penanganan dampak pandemi masih sangat dibutuhkan masyarakat kurang mampu dan rentan

Dalam Rapat Kerja (hearing) di Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini bersama jajarannya, Rabu(25/08/2021), sejumlah anggota dewan mengungkapkan keberatan terhadap rencana pemerintah yang akan melakukan refocusing anggaran di Kemensos RI. Mereka khawatir, bila kebijakan ini berjalan, maka dampaknya akan mengganggu upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, khususnya perlindungan pemerintah kepada masyarakat miskin dan rentan.

Pada kesempatan tersebut, Mensos Risma menyampaikan rencana Kemensos dalam melakukan tahapan refocusing anggaran sejalan dengan kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkue) dengan nilai Rp1,668 triliun. Refocusing anggaran di Kemensos dilaksanakan melalui empat tahap, yakni :

  1. Tahap I: Rp374.594.502.000
  2. Tahap II: Rp31.659.222.000
  3. Tahap III: Rp1.114.801.193.000 
  4. Tahap IV Rp147.728.449.000

Wakil Ketua Komisi VIII, Tb Ace Hassan Syadzili memuji rencana Mensos yang akan memberikan bantuan kepada anak yatim, piatu dan yatim piatu. Langkah Mensos ini, juga di dukung oleh Ketua Komisi VIII, Yandri Susanto yang menyatakan, bahwa bantuan untuk anak yatim, piatu dan yatim piatu merupakan legacy .

“Kami pastikan mendukung berapapun nilai anggaran yang Ibu usulkan. Penanganan anak yatim, piatu dan yatim piatu dengan melibatkan masyarakat, ini Lanka mulia. Kalau ibu sudah memulai, ini merupakan  legacy ,” kata Yandri, yang memimpin sidang.

 

Penolakan terhadap refocusing anggaran di Kemensos RI, juga disampaikan oleh anggota Komisi VIII dari Fraksi PDI-P Paryono.

“Refocusing jangan sampai terjadi di Kementerian Sosial. Kalau anggaran kemiskinan dikurangi, ini akan mengganggu kecepatan pemerintah mengatasi kemiskinan. Refocusing jangan sampai terjadi di Kementerian Sosial. Saya mendukung penambahan anggaran bukan pengurangan anggaran di Kemensos,” katanya.

Pernyataan sama juga disampaikan oleh anggota fraksi Partai Golkar, Muhammad Ali Ridha yang mengatakan, Kemensos memiliki program yang menyentuh langsung dengan  kebutuhan masyarakat, khususnya dalam penanganan dampak Covid-19. 

“Silahkan bila ada pengurangan anggaran, tapi tidak di Kemensos. Saat dimana Mensos dan jajaran sedang bekerja keras dan oleh karenanya patut diapresiasi. Khususnya dalam penanganan terhadap anak yatim, piatu dan yatim piatu perlu memastikan mana anak yang yatim, piatu dan yatim-piatu yang terdampak Covid-19,” tegas Ali.

Sementara itu Mensos Risma kembali menjelaskan, bahwa perlindungan anak yatim dimulai dari pendataan dimana mereka tinggal. Apakah di panti, bersama orangtuanya atau ikut saudaranya. Nantinya skema bantuan akan berbeda, tapi mengikuti standar PKH. Bagi anak belum sekolah diusulkan Rp300 ribu dan yang sudah sekolah Rp200 ribu/bulan.

“Itu baru usulan saja dan dipastikan tujuan bantuan langsung bagi anaknya bukan orangtuanya. Juga nanti akan dibuatkan semacam kartu anak bagi 4 juta anak yatim dan itu termasuk anak yatım korban Covid-19,” kata Mensos.

Hasil rapat koordinasi tersebut, selain menekankan persetujuan penambahan anggaran, berita acara kesimpulan rapat juga mencantumkan sikap Komisi VIII yang menolak rencana refocusing anggaran oleh Kemenkeu. Komisi VIII juga meminta Mensos melibatkan pemerintah daerah dalam proses pendataan sebagai bagian dari kebijakan perlindungan anak yatim, piatu dan yatim piatu akibat pandemi Covid-19.

Dewan meminta  Mensos memastikan akurasi data penerima manfaat berbagai bentuk bantuan sosial yang disalurkan oleh Kemensos tahun 2021. Juga, memperkuat program dan kegiatan dalam rangka merestui perubahan iklim, potensi bencana dan perubahan dampak sosial akibat Covid-19, serta meningkatkan pengawasan terhadap kualitas bantuan pangan non tunai yang disalurkan kepada masyarakat.(hm/robby)

Loading...

baca juga