Surabaya,(DOC) – Konflik internal di tubuh DPC PDIP Surabaya belum juga mereda sejak Yordan Batara-Goa di tunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua tiga bulan lalu. Alih-alih meredakan ketegangan, kondisi internal justru semakin panas. Sejumlah pengamat menilai Yordan gagal membangun kembali soliditas struktural, terutama di tingkat akar rumput. Ia dinilai tidak mampu menjembatani kepentingan pusat dan daerah.
Pengamat politik dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Ken Bimo Sultoni, menyebut posisi Plt seharusnya di isi oleh figur yang bukan hanya loyal, tapi juga punya pengaruh kuat—baik di pusat maupun di Surabaya.
“Tak cukup sekadar pelaksana tugas. Harus punya dukungan DPP, akses ke elit pusat, dan bisa di terima akar rumput,” ujar Bimo, Jumat (18/7/2025).
Bimo menyebut dua nama potensial sebagai pengganti Yordan: Fuad Bernardi dan Eri Cahyadi.
Fuad di nilai punya keunggulan karena di dukung langsung oleh Tri Rismaharini dan punya akses ke lingkar elit DPP. Ia juga dianggap sebagai kader muda yang mulai tumbuh kuat di internal partai.
Sementara itu, nama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga masuk radar. Namun, menurut Bimo, peluang Eri lebih kecil karena ia menolak rangkap jabatan.
“Eri punya basis massa dan pengaruh lokal yang besar. Tapi kalau dia tetap menolak, Mas Fuad jadi opsi paling realistis,” kata Bimo.
Dukungan Risma Belum Cukup, Restu Mega Jadi Kunci
Bimo mengingatkan bahwa siapa pun calon ketua DPC, dukungan dari Tri Rismaharini saja tidak cukup. Keputusan tetap ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Surabaya adalah simbol kehormatan partai. Yang di pilih pasti sosok yang bisa jaga marwah, bukan sekadar populer,” tegasnya.
Pandangan serupa juga di sampaikan Surokim Abdussalam, pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Ia menyebut posisi Ketua DPC PDIP Surabaya sangat strategis karena kota ini menjadi barometer politik nasional.
“Siapa pun yang di percaya DPP pasti akan dapat sorotan. Makanya banyak yang masih malu-malu menyatakan minat secara terbuka,” ucapnya.
Surokim menambahkan, jika Risma tak lagi di beri mandat langsung karena mendapat penugasan lain, maka DPP besar kemungkinan menunjuk orang terdekat dan terpercaya dari lingkarannya.
“Bu Mega tetap jadi penentu. Kalau bukan Bu Risma, maka pasti orang yang punya legitimasi dari beliau,” tutupnya. (r6)
