D-ONENEWS.COM

KONI-DPRD Jatim Akan Hadap Kemenpora, Usulkan Pelatnas Disentralisasi

Foto: Erlangga Satriagung (dua dari kiri) dan pengurus KONI Jatim saat hearing dengan Komisi E.

Surabaya,(DOC)- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim menilai sistem pelatnas saat ini merugikan daerah. Karena itu, ke depan diusulkan agar pelatnas dilakukan di daerah dengan sistem disentralisasi.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum KONI Jatim Erlangga Satriagung ketika hearing dengan Komisi E DPRD Jatim, Senin (2/12/2019).
“Sistem disentralisasi ini sebenarnya sudah lama kita usulkan ke pusat, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan,” kata pria yang akrab disapa Agung ini.
Usulan ini disampaikan karena sistem pelatnas sekarang dinilai jauh dari sempurna. Misalnya soal perekrutan atlet dan pelatih.
Menurut Erlangga, sejak lama Jatim mengusulkan agar pemanggilan melalui KONI daerah. Karena yang membina atlet mulai usia dini sampai premium adalah KONI. ‘Tidak bisa ada pihak yang mengatasnamakan siapapun kemudian mengambil begitu saja tanpa ada ijin, tanpa ada koordinasi dengan KONI daerah,” tuturnya.
Diungkapkan, selama ini ada atlet yang direkrut dengan pelatihnya. Ada juga yang direkrut cuma atletnya, sedang pelatihnya dari daerah lain. “Inilah yang jadi masalah. Apalagi kita tidak tahu bagaimana kualifikasi pelatih tersebut. Dan lagi, kalau atlet Jatim dilatih oleh pelatih dari daerah lain, tentu pelatih itu lebih mementingkan atlet dari daerahnya. Ini kan tidak baik. Mestinya Kemenpora paham masalah ini,” tandas Erlangga.
Karena itu, pihaknya kembali mengusulkan pelatnas disentralisasi. Akan ditunjukkan bahwa sistem ini bisa lebih baik. “Kami juga akan tunjukkan bahwa kualifikasi pelatih-pelatih kami di Jatim bisa lebih baik,” janji Erlangga.
Untuk itu, KONI Jatim bersama Komisi E DPRD Jatim akan menghadap ke Kemenpora. “Kami akan meminta agar Kemenpora mengevaluasi sistem pelatnas. Sebab, kalau saya sebut, sistem pelatnas sekarang tidak merah putih. Tidak membela merah putih,” ujarnya.
Erlangga juga mengungkapkan banyaknya atlet Jatim yang cidera dalam pelatnas, sehingga KONI Jatim dirugikan. Pasalnya, begitu cidera mereka langsung dipulangkan. “Akibatnya, kita yang cuci piring. Apa dikira melakukan recovery itu enam bulan bisa selesai? Kan tidak,” keluhnya.
Belum lagi kalau harus dilakukan tindakan operasi. Begitu selesai operasi harus recovery pada gerakan. Butuh waktu lagi, sehingga waktunya makin panjang. Dan ini sangat berisiko. “Bukan kita tidak setuju dengan pelatnas. Pelatnas wajib. Tapi sistemnya harus disentralisasi,” tegas Erlangga.
KONI Jatim sendiri diundang hearing, karena Komisi E DPRD Jatim ingin mengetahui masalah atlet senam artistik Jatim, Shalfa Avrila Sania, yang dipulangkan dari pelatnas SEA Games 2019. Alasannya karena diisukan tidak perawan. “Alasan ini saya anggap mengada-ada. Keperawanan itu tidak ada kaitannya dengan prestasi olahraga seseorang,” protesnya dengan nada kecewa.
Apalagi, pemulangan Shalva dilakukan dua minggu sebelum tim diberangkatkan ke SEA Games 2019 Filipina KONI Jatim pun tidak diberi tahu ketika pemulangan.
Shalfa dipanggil pelatnas SEA Games menggantikan Tasya yang sakit sehingga tidak bisa ikut. Atlet berusia 17 tahun ini baru tiga bulan masuk Puslatda PON Jatim yang akan berlaga di Papua. Dia kemudian ditarik ke pelatnas SEA Games 2019 tanpa setahu KONI Jatim.
“Akibat pemulangan itu Jatim merasa dirugikan. Sebab sampai sekarang Shalfa tidak pernah ikut latihan di puslatda. Padahal dia salah satu atlet yang punya potensi bisa mendulang medali emas di PON 2020 Papua,” terang Erlangga.
Sementara itu, Komisi E
berharap agar ke depan kalau mau memanggil atlet atau pelatih untuk pelatnas, pusat mengirim surat secara resmi ke KONI Jatim. Tidak boleh asal comot. Demikian pula ketika mengembalikan, harus ada suratnya ke KONI di daerah.
“Kami dari Komisi E akan menyampaikan masalah ini ke Kemenpora. Sekaligus mengusulkan pelatnas sistem disentralisasi,” kata kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih.(jipin)

Loading...

baca juga