Surabaya,(DOC) – Jagat maya kembali memanas setelah sebuah unggahan akun Instagram @viralforjustice memicu kegaduhan publik. Video bernuansa provokatif yang mengklaim gerakan #forjustice “lahir di Surabaya” itu memuat pesan yang di nilai mengandung isu SARA dan berpotensi memecah belah masyarakat.
Konten tersebut mendapat respons keras dari Sekretaris MPC Pemuda Pancasila (PP) Kota Surabaya, H. Baso Juherman. Ia menegaskan bahwa Surabaya adalah kota multietnis yang tidak boleh di jadikan panggung provokasi.
“Jangan rasis. Ini kota bisnis, kota ekonomi, tempat berbagai suku berjuang sejak 10 November,” tegas Baso, Selasa (25/11/2025).
Baso mendesak agar akun-akun pembuat konten bernada SARA segera di tindak secara hukum. Ia memastikan Pemuda Pancasila tidak akan tinggal diam jika isu tersebut di biarkan merusak harmoni Kota Pahlawan.
“Kalau ada akun begitu ya laporkan. Atau kami yang akan melaporkan ke Cyber Crime Polda Jatim untuk menelusuri siapa di balik ini,” ujarnya.
Ia kembali menekankan bahwa Surabaya adalah rumah bersama bagi semua suku dan golongan. Pernyataan-pernyataan yang memecah belah justru merusak kenyamanan dan persatuan yang selama ini terjaga.
“Kita ini warga Surabaya risih. Hal seperti ini mengadu domba anak Surabaya, merusak persatuan yang sudah adem ayem,” sambungnya.
Surabaya Tidak Pandang Suku
Pemuda Pancasila menegaskan bahwa Surabaya merupakan kota tempat masyarakat bekerja, berkarya, dan mengembangkan ekonomi tanpa memandang latar belakang suku. Karena itu, ujar Baso, tidak ada ruang bagi pihak yang menyebarkan kebencian.
“Surabaya kota metropolitan. Tidak boleh ada perbedaan di jadikan alat provokasi,” tegasnya.
Menurutnya, seluruh warga hanya menginginkan Surabaya tetap aman, maju, dan sejahtera. Karena itu, pihak mana pun yang sengaja memainkan isu SARA di minta untuk tidak mengacaukan kota ini.
Sebelumnya, unggahan @viralforjustice menjadi viral setelah menampilkan tulisan:
“Media ini hadir untuk mengawal kepentingan gerakan #forjustice yang lahir di Surabaya. Misi utama gerakan adalah mengembalikan hak, harkat, dan martabat orang Surabaya terutamanya orang Jawa.”
Narasi itulah yang kemudian memicu perdebatan luas, karena di nilai dapat mengganggu kerukunan dan stabilitas sosial di Kota Pahlawan. (*)
