Jakarta,(DOC)
– Pemerintah pusat dan daerah sepakat memperkuat kerja sama demi masa depan pendidikan Indonesia. Dalam Konferensi Pendidikan Indonesia (KPI) 2025, Selasa (14/5/2025), para pemimpin menyuarakan satu hal: pendidikan harus adil, inklusif, dan berpihak kepada anak.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa pendidikan berkualitas adalah fondasi utama pembangunan. Ia menambahkan, meskipun Kemendagri bertugas menjaga stabilitas nasional, kementeriannya tetap mendorong sinergi kebijakan pusat dan daerah. “Kita tidak bisa bicara SDM unggul tanpa akses pendidikan yang setara,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyoroti pentingnya teknologi dan kebijakan afirmatif. Ia melihat peningkatan pendaftar KIP-Kuliah sebagai bukti bahwa masyarakat berpenghasilan rendah semakin memahami pentingnya pendidikan tinggi. “Dua hal ini—teknologi dan keberpihakan—harus kita satukan dalam strategi nasional,” katanya.
Di sisi lain, Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Prof. Amien Suyitno, mengajak peserta menjadikan pendidikan sebagai ruang harapan. Ia berkata, “Sekolah harus membuat anak merasa bahwa masa depan mereka pantas diperjuangkan.”
Lebih lanjut, Deputi Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA, Pribudiarta Nur Sitepu, mengingatkan bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab satu lembaga. “Kita perlu kerja bersama. Semua sektor harus bergerak agar anak-anak tumbuh dan berkembang secara optimal,” ujarnya.
Daerah Bergerak, Pendidikan Penuh Kasih Jadi Pilihan
Tak hanya pusat, daerah juga menunjukkan komitmen kuat. Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyampaikan bahwa pendidikan berbasis kasih sayang mampu menciptakan ruang belajar yang aman. Menurutnya, cinta dalam pendidikan bukan sekadar slogan, melainkan prinsip kerja yang harus diterapkan setiap hari.
Selain itu, KPI 2025 juga membuka ruang bagi berbagai inovasi dari daerah. Misalnya:
- Beberapa sekolah di wilayah 3T kini mengakses internet melalui teknologi tepat guna.
- Guru-guru lokal mengikuti pelatihan berbasis budaya daerah.
- Pemerintah daerah memperkuat literasi dengan pendekatan kontekstual.
Dengan inovasi seperti ini, pendidikan tak hanya menjangkau lebih banyak anak, tetapi juga menjadi lebih bermakna.
Langkah Bersama Menuju Pendidikan yang Adil dan Relevan
KPI 2025 memperlihatkan bahwa pemerintah tidak berjalan sendiri. Melalui forum ini, pusat dan daerah menyatukan arah dan semangat. Mereka ingin memastikan bahwa setiap anak—apa pun latar belakangnya—memiliki peluang yang sama untuk belajar dan tumbuh.
Oleh karena itu, KPI 2025 bukan sekadar konferensi. Ini adalah panggilan untuk bertindak. Sebab, membangun masa depan Indonesia harus dimulai dari ruang kelas yang adil, kolaboratif, dan penuh harapan.(r7)
