Bekasi,(DOC) – Permasalahan penanganan kemiskinan ekstrem menjadi pokok perhatian pemerintah Indonesia saat ini.
Kementerian Sosial (Kemensos) terus mendukung percepatan penanganan permasalahan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini bersama Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden(KSP), Abraham Wiratomo dan Sosiolog Imam Budidarmawan Prasojo meninjau layanan kesejahteraan sosial di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi.
“Kami kesini masih terkait dengan upaya pemerintah untuk menghapus angka kemiskinan ekstrem di Indonesia,” kata Wiratomo.
Berdasarkan penjelasannya, angka kemiskinan ekstrem per-tahun 2022 sudah menginjak 1,7 persen yang awalnya sebesar 7 persen dan turun menjadi 3 persen. Sekarang ini, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menargetkan bisa mencapai 0 persen pada masa akhir kepemimpinannya di tahun 2024 nanti.
Permasalahan kemiskinan ekstrem memang begitu kompleks namun pemerintah tetap optimis untuk mencapai target tersebut dari berbagai jenis layanan yang di berikan melalui Kemensos.
“Ini adalah contoh bahwa bukan hanya Bansos yang menjadi program Kemensos. Ada program luar biasa, di mana miskin ekstrem pemulung, tuna wisma, lansia yang mungkin kesulitan dari segi ekonomi mendapat tempat tinggal gratis dengan iuran untuk kebersihan. Lalu di beri pembinaan dan pemberdayaan sehingga pendapatannya meningkat,” tambahnya.
“Ini adalah contoh riil bagaimana kita bisa mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. Saya dari pemerintah optimis 2024 Indonesia bisa bebas dari kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
Risma bersama tim KSP mengunjungi beberapa layanan yang berada di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi mulai dari Rumah Susun bagi PPKS, fasilitas-fasilitas Sentra, Koperasi Rusun, Pelatihan Menjahit, Pengelolaan Sampah, Budidaya Maggot, Budidaya Lele, hingga Sentra Kreasi Atensi.
“Komplek ini dengan segala macam bentuk pelayanan yang kami berikan. Kita berharap fakir miskin dan anak terlantar kita bisa layani seluruhnya,” kata Risma.
Termasuk adanya fasilitas terbaru berupa rusun yang di peruntukkan bagi para PPKS yang tidak memiliki tempat tinggal.
Menurut Mensos, hal itu tidak hanya bertujuan untuk memindahkan para penerimanya ke tempat tinggal yang lebih layak saja. Namun juga mengubah secara psikologis dan budaya bagi mereka-mereka yang terbiasa hidup bebas di jalanan.
“Memang ada yang gak betah (karena ada) peraturan tidak boleh merokok. Memang tidak mudah mengajarkan karena mereka biasa tinggal di suatu tempat yang tidak ada aturannya. Tapi kita transfer budaya yang luar biasa untuk tinggal di rusun,” jelas Mensos Risma.
Tak hanya dari segi kebutuhan papan atau tempat tinggal saja, Kemensos juga berupaya untuk meningkatkan taraf hidup para pemerlu pelayanan melalui program-program pemberdayaan dengan tujuan meningkatkan pendapatan para penerimanya.
“Sudah ada beberapa (penerima manfaat) yang pendapatannya Rp9 juta dan sebetulnya sudah banyak yang bisa keluar, cuma mereka masih sangat rentan,” ujarnya.
Mensos RI juga memberikan ruang untuk para penerima manfaat agar dapat membuka tempat usaha supaya mereka tidak kesulitan dalam hal ekonomi dan bisa berdaya mandiri keluar dari kemiskinan.
Sosiolog Imam Prasojo juga menyatakan bahwa apa yang di kerjakan Kemensos, khususnya di Sentra Terpadu ini tidak hanya tempat penampungan, namun sebagai tempat pembelajaran dan pemberdayaan.
“Kita bisa lihat sebenarnya ada pembelajaran yang di tularkan, dan kemudian apabila ada jejaring dengan orang kreatif bisa membantu untuk meningkatkan apapun yang ada di sini,” imbuh Imam Prasojo.
Harapannya, layanan-layanan sosial yang di berikan oleh Kemensos ini, tak hanya berhenti di sini dan bisa menjadi contoh di berbagai tempat sehingga permasalahan sosial termasuk stunting bisa terselesaikan dengan cepat, tepat, dan akurat.
Salah satu penerima manfaat, Bapak Sofyan, seorang yang dulunya pemulung menyampaikan bahwa dirinya merasa sangat terbantu atas bantuan ATENSI berupa usaha jualan minuman dari Kementerian Sosial.(hm/r7)