D-ONENEWS.COM

Layanan ASN Darimana Saja Dituntut Output dan Outcome, Sanksinya Potong Tukin

Surabaya,(DOC) – Wacana kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bekerja di luar kantor di jabarkan oleh Wali Kota Eri Cahyadi.

Menurut dia, memberikan pelayanan tidak harus di balik kantor, melainkan dapat dari mana saja. Asalkan output dan outcome tiap ASN tercapai. Wacana itu akan di berlakukan pada 2024 mendatang.

Namun layanan seperti itu sudah berjalan di Pemkot Surabaya. Salah satunya pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) yang telah di gelar di seluruh Balai RW dengan memakai digitalisasi.

“Sekarang masyarakat bisa merasakan digitalisasi. Maksud saya pelayanan tidak harus ngantor itu adalah sekarang sudah ada pelayanan di balai RW.  Jangan di kantor terus, kapan bertemu masyarakat?. Contoh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan (Disperkim) bisa berdiskusi di bawah. Tidak harus di kantor, jalan-jalan kebawah, sehingga terjalin komunikasi dengan masyarakat,” ungkap Wali Kota Eri, Minggu(30/4/2023).

Pada pelayanan di Balai RW, Wali Kota Eri Cahyadi minta masyarakat tak perlu khawatir dengan kemampuan para ASN maupun perangkat yang tersedia. Mengingat, Surabaya sudah berkonsep Surabaya Smart City pada ranah digitalisasi yang telah menyediakan komputer di setiap Balai RW. Bahkan, para ASN telah di bekali dengan kemampuan digitalisasi melalui ponsel mereka masing-masing.

“Secara otomatis kalau ada masyarakat yang kesulitan maka datanglah ke Balai RW. Sehingga, ASN yang akan membantu. Karena semua itu di kerjakan dengan digitalisasi. Itu yang saya inginkan. Jadi ASN tidak hanya di kantor, tetapi juga di Balai RW lalu berdiskusi dengan masyarakat,” paparnya.

Ia menambahkan, ASN bisa bekerja di mana saja, terutama mendekatkan pelayanan ke masyarakat agar output dan outcome dapat tercapai. Harapannya, tiap ASN bisa mengetahui persoalan warga, serta bisa memberikan solusi atas persoalan tersebut.

“Hadirnya pemerintah memang harus ke masyarakat, karena banyak masyarakat yang perlu diajak berdiskusi sehingga kita akan tahu permasalahan masyarakat secara langsung,” tegasnya.

Meski begitu, Wali Kota Eri Cahyadi tidak mempersoalkan apabila terdapat ASN yang menyelesaikan pekerjaanya dari rumahnya masing-masing. Namun ia mengingatkan, tiap ASN harus menyelesaikan pekerjaan utama mereka. Yakni hasilnya akan terlihat di output dan outcome mereka masing-masing.

“Boleh saja, ketika bekerja dia punya waktu. Sekarang dia ada di Balai RW karena ada pelayanan. Sampai pukul 14.00-15.00 WIB ternyata tidak ada orang yang ingin mengurus pelayanan atau habis pelayanan. Maka dia bisa pergi ke tempat lainnya. Tetapi contoh, ketika ada yang meminta mengurus KTP, warga bisa menghubungi ASN. Warga di minta kirim datanya, lalu di bantu ASN dan di kirim. Artinya, langsung di proses,” terangnya.

Ia memastikan bahwa tidak akan ada ASN yang dapat mengelabui masyarakat. Sebab, setiap ASN memiliki capaian output dan outcomenya sebagai pertanggung-jawaban atas kinerjanya masing-masing. Apalagi, ia berpesan bahwa tidak ada pelayanan yang tidak terselesaikan dalam jangka waktu yang sudah di tentukan dalam SOP.

“Sanksinya tunjangan kinerja (Tukin) bisa di kurangi. bisa sampai 100 persen kalau dia tidak memenuhi. Jadi tidak mungkin ada ASN yang berani mengelabui. Saya juga mantan ASN, sehingga saya harus bisa merubah itu. Bagaimana ASN itu memiliki output dan outcome yang di nilai sehingga berhak menerima gaji dan tunjangan. Karena semua pelayanan dan perizinan, siapapun yang mengerjakan itulah QPI atau Indikator kinerja kualitas,” jelasnya.

Lebih lanjut, dengan wacana ASN bekerja dari mana saja. Sistem tersebut di nilai hampir sama dengan sistem yang di terapkan oleh para Startup yang ada di Indonesia. “Iya, seperti Startup tapi ada ada output dan outcomenya. Contoh KTP dalam sehari harus selesai. KK sehari harus selesai. Nanti akan tahu di Balai RW mana. Petugasnya siapa. Kalau belum selesai terkena sanksi tunjangan kerjanya di kurangi,” ujarnya.

Sehingga dengan begitu, tidak ada lagi stigma masyarakat, bahwa ASN yang tidak bekerja tetap menerima gaji. Dengan penerapan capaian output dan outcome itu, sambung Wali Kota Eri, maka semuanya akan berubah.

“Itu pernah saya terapkan saat menjadi Kepala Disperkim. Mereka tidak ada yang terlambat dalam memberikan proses perizinan. Jika terlambat maka berapa persen tunjangan akan di potong, karena saya tahu siapa saja yang bertugas. Maka saya terapkan ketika menjadi Walikota,” pungkasnya.(hm/r7)

Loading...

baca juga