Bandung,(DOC) – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes-PDT), Yandri Susanto, optimis bahwa Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) saling melengkapi dan memberi manfaat besar bagi masyarakat desa. Keduanya di anggap sebagai program simbiosis mutualisme yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga desa.
Koperasi Merah Putih berdiri dengan unit usaha yang di sesuaikan dengan potensi desa, seperti pertanian, perikanan, dan peternakan. Sementara itu, program MBG membutuhkan bahan pokok yang dihasilkan dari unit usaha koperasi tersebut.
“Dengan koperasi ini, desa bisa memanfaatkan sumber daya sendiri. Koperasi bergerak, desa tidak kehilangan bahan baku. Malah, koperasi bisa mencukupi kebutuhan MBG. Jika koperasi maju, rakyat dapat penghasilan, desa jadi makmur dan mandiri,” jelas Mendes Yandri saat menghadiri Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Pengurus Kopdes Merah Putih di Desa Buninagara, Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Kamis(15/5/2025).
Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb, menyambut baik program ini dan menilai bahwa Kopdes Merah Putih dan MBG akan membawa efek berantai positif untuk ekonomi warga desa. Program ini juga mempererat silaturahmi antarwarga dengan membahas bersama apa yang di tanam dan jenis unit usaha yang di jalankan agar tidak tumpang tindih.
Musdesus di hadiri oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat. Mereka mendiskusikan struktur pengurus koperasi agar berjalan efektif dan mendapatkan rasa memiliki dari warga, sesuai gagasan Presiden Prabowo Subianto.
Desa Buninagara memiliki potensi besar di bidang pertanian. Warga di dorong berdiskusi memilih unit usaha koperasi yang tepat agar hasil bumi bisa di maksimalkan tanpa duplikasi usaha.
Dalam acara tersebut, hasil olahan pangan desa seperti keripik dan kerupuk di pamerkan di kantor desa. Mendes Yandri turut memborong produk-produk tersebut sebagai bentuk apresiasi atas semangat warga dalam mengelola potensi desa.
Mendes Yandri di dampingi Kepala BPSDM Agustomi Masik, Kepala BPI Mulyadin Malik, serta Direktur Perdata Kementerian Hukum Henry Sulaiman Siregar.(r7)
