Menteri ESDM Ancam Sanksi Terkait Keluhan Kualitas Pertalite di Jawa Timur

Menteri ESDM Ancam Sanksi Terkait Keluhan Kualitas Pertalite di Jawa TimurMalang,(DOC) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan akan menjatuhkan sanksi tegas kepada Pertamina Patra Niaga jika perusahaan terbukti menyalurkan BBM yang tidak sesuai standar.

Pernyataan ini muncul setelah warga di beberapa wilayah Jawa Timur mengeluhkan penurunan performa mesin kendaraan mereka usai mengisi Pertalite. “Jika benar ada kejadian yang di sebabkan oleh Pertamina, pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi tegas,” kata Bahlil Lahadalia, Kamis (30/10/2025).

Bacaan Lainnya

Pada hari yang sama, Bahlil bersama Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) melakukan sidak ke SPBU 26 Pertamina Asrikaton, Pakis, Malang. Mereka memeriksa dan mengambil sampel Pertalite untuk di uji di laboratorium.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas BBM masih sesuai standar dan aman di gunakan. “Kualitas minyak sesuai standar dan aman untuk digunakan,” jelas Bahlil.

Selain itu, petugas Lemigas juga memastikan tidak ada indikasi pencampuran air atau zat lain pada bahan bakar tersebut.

Setelah sidak di Malang, Kementerian ESDM memperluas pemeriksaan ke Surabaya, Gresik, dan Lamongan. Langkah ini di ambil untuk menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan BBM tercampur air di beberapa SPBU.

“Tim sudah turun ke lapangan. Mereka memeriksa SPBU di Surabaya, Gresik, dan Lamongan.
Hasil pemeriksaan akan kami rapatkan besok pukul 11,” ujar Bahlil.

Sementara itu, tim Lemigas menyiapkan laporan hasil pengujian lengkap agar pemerintah dapat mengambil langkah cepat bila di temukan pelanggaran.

Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga mutu dan keamanan BBM nasional.
Ia meminta masyarakat tetap tenang karena pengawasan distribusi dilakukan secara rutin. “Kami ingin masyarakat yakin bahwa pemerintah mengawasi distribusi BBM dengan ketat,” tegas Bahlil.

Selain itu, ia meminta Pertamina meningkatkan transparansi dalam proses distribusi agar kepercayaan publik tetap terjaga. Dengan pengawasan berlapis, diharapkan tidak ada lagi kasus serupa di masa mendatang.(r7)

Pos terkait