Jakarta (DOC) – Pemerintah menargetkan kenaikan rasio elektrofikasi pada 2019 ini mencapai 99,9 persen. Untuk bisa mencapai target itu, pemerintah dan stakeholder terkait perlu melistriki setidaknya 1.833.622 Rumah Tangga (RT). Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengaku kesulitan mencari badan usaha yang bersedia menyumbang untuk bisa memenuhi target elektronifikasi tersebut. Sebab, dari 1,83 juta RT tersebut, 500.000 di antaranya adalah penduduk yang bahkan tidak mampu untuk membayar ongkos sambung listrik.
“Saya masih pusing mengumpulkan badan usaha-badan usaha yang mau menyumbang. Karena kalau rasio elektronifikasi mau 100 persen, kita identifikasi ada 1,83 juta rumah tangga yang harus dilistriki. Sementara 500.000 rumah tangga itu tidak mampu untuk bayar biaya sambung listrik,” kata Jonan di Auditorium BPK Jakarta, Senin (22/7/2019).
Jonan mengungkapkan jika pemerintah tidak menyediakan subsidi atau bantuan untuk biaya sambung listrik. Adapun biaya sambung listrik untuk satu rumah tangga di wilayah Jawa dibutuhkan dana sebesar Rp 500.000, sedangkan untuk di luar Jawa di kisaran Rp 700.000 hingga Rp 1 juta. Jonan menilai, pemerintah daerah melalui Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) perlu didorong agar bisa membantu melistriki penduduknya.
“Ada setengah juta penduduk yang enggak mampu (untuk membayar biaya sambung listrik). Ini APBD mesti kerja keras,” ujar dia.
Ada dua pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah untun melistriki 1,83 juta RT tersebut. Pertama melalui jaringan PT Perusahaan Listrik Negara ( PLN) atau secara on-grid, dan kedua secara off-grid melalui pemasangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).
Detailnya, sebanyak 1.620.512 RT yang akan masuk jaringan PLN. Sementara itu, ada 213.110 RT yang akan dialiri listrik secara off-grid melalui LTSHE. Dari jumlah RT yang akan masuk ke sistem on-grid PLN itu sebanyak 627.671 diketahui sebagai RT mampu. Sedangkan 992.841 RT masuk ke dalam kategori RT miskin yang belum berlistrik.(kcm/ziz)