Surabaya,(DOC) – Literasi keuangan di kalangan pelajar Indonesia di nilai masih rendah. Hal ini di sampaikan oleh Gigih Pringgondani, pakar ekonomi dari Universitas Airlangga (UNAIR). Dalam wawancara terbaru, Gigih menyatakan bahwa edukasi keuangan seharusnya sudah di mulai sejak jenjang sekolah dasar (SD), bukan menunggu sampai siswa menginjak bangku SMP.
“Jangankan SMP, SD saja seharusnya sudah mulai di perkenalkan literasi keuangan,” ujar Gigih, Senin (26/8/2025).
Ia mencontohkan, anak-anak dari keluarga berpenghasilan tinggi umumnya sudah di kenalkan dengan konsep keuangan sejak dini. Hal ini di anggap penting agar pemahaman mereka tentang uang berkembang lebih matang seiring usia.
Di sisi lain, kondisi literasi keuangan anak-anak SMP saat ini masih jauh dari ideal. Banyak yang sekadar tahu cara melakukan transaksi, seperti top-up game hingga belanja online, tapi belum memahami konsep pengelolaan uang secara menyeluruh.
“Kalau sekadar tahu cara belanja, itu bukan literasi keuangan. Literasi itu mencakup kemampuan mengatur pengeluaran, menabung, dan mulai mengenal investasi. Juga memahami risiko transaksi digital,” jelas Gigih.
Ia menegaskan bahwa pemahaman semacam ini harus sudah mulai di bentuk sejak usia sekolah. Tanpa itu, anak-anak tumbuh tanpa kesadaran finansial yang kuat.
Era Perdagangan Digital
Perkembangan transaksi digital pun turut memengaruhi pola konsumsi remaja. Menurut Gigih, kemudahan berbelanja lewat platform digital membuat kebiasaan konsumsi meningkat secara signifikan.
“Ketika belanja makin mudah, konsumsi pun makin tak terkontrol. Di sinilah peran literasi keuangan sangat penting,” tegasnya.
Gigih mengingatkan, jika literasi keuangan tidak di ajarkan sejak dini, maka dampaknya bisa terasa hingga usia dewasa. Banyak masyarakat yang akhirnya tidak memiliki tabungan, apalagi investasi.
“Bayangkan kalau sejak SMP sudah tahu cara investasi, tentu hasilnya bisa jauh lebih besar. Saya sendiri baru mulai belajar soal saham di akhir kuliah,” katanya.
Ia menyebut perbedaan mencolok antara negara maju dan berkembang juga terletak pada kemampuan masyarakatnya dalam mengelola keuangan sejak usia muda.
Terkait kurikulum, Gigih menilai edukasi keuangan tidak harus berdiri sebagai mata pelajaran tersendiri. Menurutnya, pendekatan integratif bisa di terapkan dengan memasukkan konten keuangan ke pelajaran lain.
“Misalnya soal cerita tentang menabung bisa di masukkan ke pelajaran matematika. Atau teks bacaan tentang investasi di pelajaran Bahasa Indonesia,” katanya.
Fenomena Kerugian di Kalangan Pelajar
Ia juga menyoroti fenomena remaja yang mulai berinvestasi di kripto karena pengaruh influencer. Menurut Gigih, hal itu berisiko tinggi karena banyak anak belum memahami dasar-dasar investasi.
“Kripto itu bukan tempat investasi yang bisa di ikuti tanpa paham risikonya. Literasi keuangan mengajarkan kita soal risk and return, dan pentingnya menyesuaikan instrumen dengan kondisi keuangan pribadi,” ujarnya.
Sebagai saran praktis, Gigih menyarankan agar generasi muda mulai belajar membagi pengeluaran secara proporsional. Misalnya, 30–40% untuk kebutuhan pokok, maksimal 20% untuk hiburan, 20% untuk dana darurat, dan sisanya ditabung atau di gunakan untuk asuransi.
“Manajemen keuangan itu sederhana. Bukan soal catatan yang rumit, tapi soal tahu prioritas dan punya disiplin,” tutupnya. (r6)
