Surabaya,(DOC) – Panitia Khusus (Pansus) Air Limbah Domestik DPRD Surabaya mempercepat pembahasan rancangan aturan pengelolaan limbah rumah tangga untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Dalam rapat dengar pendapat, Senin (6/4/2026), pansus menghadirkan pakar Teknik Lingkungan ITS, Joni Hermana, guna memberikan masukan strategis terkait sistem pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan.
Ketua Pansus, Baktiono, menegaskan pengelolaan air limbah domestik menjadi kewenangan pemerintah daerah, sementara pemerintah pusat berperan sebagai regulator.
“Surabaya harus segera memiliki regulasi ini. Semua bergantung pada kesiapan eksekutif dalam menjalankannya,” ujarnya.
Baktiono menilai DPRD perlu menyusun aturan yang kuat sekaligus mudah diterapkan di lapangan. Ia ingin pengelolaan limbah berjalan sistematis agar tidak lagi menimbulkan genangan di saluran air maupun sungai kecil di permukiman.
Ia juga mendorong penyedotan septic tank secara berkala, maksimal tiga tahun sekali, untuk mencegah pencemaran air tanah yang berisiko memicu penyakit.
Selain itu, pansus mengkaji skema pembiayaan melalui retribusi yang tidak memberatkan warga. Menurut Baktiono, jumlah pelanggan PDAM di Surabaya yang mencapai sekitar 600 ribu membuka peluang penerapan skema tersebut sebagai sumber pendanaan.
Sementara itu, Joni Hermana menilai sistem pengelolaan limbah melalui PDAM sangat memungkinkan untuk diterapkan di Surabaya.
Ia juga menyoroti peluang hibah internasional untuk mendukung pembangunan infrastruktur limbah domestik. “Negara seperti Jerman, Kanada, dan Australia sudah menunjukkan komitmen. Di daerah lain, nilai hibah bisa mencapai Rp900 miliar,” jelasnya.
Ia menambahkan, pihak pemberi hibah biasanya ikut terlibat dalam pelaksanaan proyek sehingga dapat menjaga kualitas dan keberlanjutan sistem.
Dengan dukungan regulasi dan pendanaan internasional, DPRD Surabaya berharap kota ini dapat menghadirkan sistem pengelolaan air limbah domestik yang modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan.(r7)
