Jakarta (DOC) – Partai Demokrat melakukan serangan politik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Serangan dilancarkan terkait isu dinasti politik. Hal itu terkait dengan pencalonan putra dan menantu Jokowi, Gibran Rakabumning Raka pada Pilkada Solo dan Bobby Nasution di Pilkada Medan.
“Baru kali ini sejak reformasi ada anak presiden yang sedang menjabat maju Pilkada. Ini kan bukan hanya satu orang, dua orang sekaligus, padahal dulu di tengah pidato kampanye Pak Jokowi sering mengatakan kalau keluarga saya tidak ada satupun yang tertarik politik, ini tiba-tiba maju dua, anak dan menantu,” sentil Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, kemarin.
Jansen menilai, nama besar Jokowi turut memberikan dampak terhadap Gibran dan sang menantu, Bobby Nasution yang akan maju pada Pilkada Medan. Dia berharap masyarakat melihat program kerja Gibran dan Bobby dan tidak terpengaruh dengan nama besar Jokowi.
“Sedikit banyak embel-embel sebagai anak dan menantu ini, banyak efeknya lah. Seperti Bobby misalnya, tanpa embel-embel menentu Pak Jokowi rasanya sih pemberitaan terhadap dia tidak sespektakuler sekarang lah,” ujar Jansen.
“Pasti berpengaruh (nama besar), tinggal memang kalau tetap maju masyarakat harapan kita jangan silaulah dengan embel-embel itu. Tetaplah dilihat programya. Seperti kota Medan misalnya, Medan itu kan korupsi lah, banjir lah, aku kan orang sana, kriminalitas tinggi, nyaman itu murah di Medan, ini kan kompleks masalah di Medan. Kalau memang Bobby tetap maju masyarakat lihatnya programnya, jangan silau dengan embel-embelnya,” lanjutnya.
Jansen menilai tidak ada aturan yang melarang anak dan menantu Jokowi itu untuk maju sebagai calon kepala daerah. Namun dia berharap tidak ada perlakuan khusus dari penyelenggara pemilu terhadap mereka.
“Secara hukum, regulasi tidak ada yang dilanggar, ini kan soal etika saja pantas nggak pantas saja. Belum lagi umum kita lihat kalau anak pejabat turun ke bawah dilayani berlebihan kan, apa lagi anak dan menantu presiden. Jadi aparatur kita juga yang di bawah itu jangan kalau istilah Pak Jokowi itu jangan cari muka. Pengusaha-pengusaha juga begitu, jati kompetisi jadi nggak fair kan. Pengawas pemilu itu harus lebih tajam melihat kompetisi di kedua tempat ini,” kata dia.
Hal senada dilontarkan Ketua DPP PD, Didik Mukrianto menilai, majunya Gibran bukanlah dinasti politik apabila Jokowi bisa menjamin tidak adanya campur tangan kekuasaan dan aparat negara. Dia menyebut penyelenggara pemiliu harus bersikap adil.
“Pandangan publik yang menganggap majunya Gibran sebagai Pilwakot Solo, tidak bisa diasosiasikan secara langsung sebagai politik dinasti Jokowi, sepanjang bisa dijamin tidak adanya campur tangan kekuasaan dan aparat negara, aparat pemda dan aparat hukum termasuk aparat pemerintahan desa. Apabila penyelenggara pemilu bertindak profesional, apabila pemilu berjalan jujur dan adil, tidak ada tekanan, tidak intimidasi, dan rakyat leluasa, serta bebas menggunakan hak politiknya maka akan mudah menepis kecurigaan publik terhadap munculnya politik dinasti,” kata Didik.
Didik berharap, Jokowi tidak menggunakan kekuasaan sewenang-wenang untuk melahirkan dinasti politik. Dia juga menatang Gibran untuk memegang jiwa kesatria.
“Apakah Pilkada Solo bisa jurdil, bisa terbebas dari potensi intimidasi, bisa berjalan netral? Saya yakin Jokowi sebagai pemimpin bangsa masih punya nurani untuk tidak menggunakan kekuasaan sewenang-wenang untuk melahirkan dinasti politik. Dan saya juga yakin Gibran akan sepenuhnya memegang prinsip menang secara kesatria,” ucapnya.
Sementara itu, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada putra serta menantunya, Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution, mendaftarkan diri di Pilkada 2020. Jokowi pun enggan dikaitkan dengan dinasti politik.
“Siapa pun punya hak pilih dan dipilih. Ya kalau rakyat nggak memilih gimana. Ini kompetisi, bukan penunjukan. Beda. Tolong dibedakan,” ujar Jokowi.(dtc/ziz)