Pemkot Beri Bantuan Seragam Sekolah 13 Milliar, Fraksi Demokrat Minta Validasi Data Penerima

Surabaya,(DOC) – Ketua Fraksi Demokrat DPRD kota Surabaya, H. Junaedi menyayangkan kebijakan Pemkot Surabaya yang mengalihkan sebagian anggaran bantuan biaya operasional sekolah(BOPDA) ke anggaran bantuan seragam sekolah ke siswa kurang mampu untuk SD, SMP dan SMA.
Anggaran yang telah ditetapkan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD kota Surabaya tahun 2017 itu, akan diberikan by person ke masing-masing siswa calon penerima. Namun sayangnya, lanjut Junaedi, alamat dan data calon siswa penerima bantuan belum tercantum secara detail.
“Ada alamatnya yang kurang nomer dan gang-nya. Nama siswa nya yang tidak dicantumkan, ya seperti itu lah. Lha data ini harus di verifikasi ulang, agar tepat dan tidak terkesan fiktif,” papar Junaedi, Rabu(6/9/2017).
Pernyataan ini, menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD kota Surabaya ini, sudah disampaikan ke sidang Paripurna melalui pendapat umum fraksi-fraksi. Harapannya Pemkot Surabaya memperhatikannya.
“Anggaran itu sudah disahkan dalam KUA PPAS perubahan anggaran yang tidak bisa di rubah, sehingga Pemkot harus melakukan verifikasi ulang dan validasi data calon penerima bantuan, jika tidak ingin bermasalah,” tandasnya.

Bantuan uang seragam sekolah ini, diakui oleh Junaedi, merupakan upaya Pemkot Surabaya untuk tetap bisa memberikan bantuan ke para siswa yang kurang mampu. Namun sebenarnya yang dibutuhkan oleh para siswa bukan seragam, melainkan uang iuran bulanan sekolah (SPP) gratis.
“Komisi D sudah berkonsultasi dengan kementrian Dalam Negeri soal bantuan SPP gratis ke siswa SMA/SMK Surabaya. Hal itu diperbolehkan oleh pusat, namun penyalurannya tetap harus melalui Dinas Pendidikan Provinsi. Sayangnya Wali kota tidak bersedia menempuh cara ini, karena kuatir bermasalah dikemudian hari,” katanya.
Sementara itu dalam sidang Paripurna pendapat umum fraksi-fraksi, Rabu(6/9/2017) siang, juru bicara fraksi Demokrat, M. Mahmud membeberkan nilai anggaran bantuan uang seragam sekolah untuk 17 ribu siswa kurang mampu se-Surabaya yang mencapai Rp 13,4 milliar. Dana itu diambilkan dari anggaran Bopda 2017 yang mencapai Rp.180 milliar.
Fraksi Demokrat menyarankan Pemkot menyalurkan bantuan dengan mencatumkan data detail ‘by name, by address’.(rob)