Surabaya,(DOC) – Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat sinergi bersama pelaku usaha di tengah perubahan regulasi nasional yang dinamis. Melalui Forum Group Discussion (FGD) bertema “Strategi dan Dukungan Pemerintah Kota Surabaya dalam Menghadapi Dinamika Regulasi di Dunia Usaha”, Pemkot mengajak ratusan pelaku industri duduk bersama untuk menyusun strategi bersama. Acara ini digelar di Graha Sawunggaling, Rabu (23/7/2025), dan dihadiri ratusan pelaku usaha serta perwakilan asosiasi.
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kota Surabaya, Anna Fajriatin, yang membuka acara, menegaskan pentingnya kolaborasi dua arah antara pemerintah dan pelaku usaha. Bagi Anna, FGD ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi ruang untuk menyelaraskan langkah dan membangun kekuatan bersama.
“Tidak mungkin pemerintah berjalan sendiri. Harus ada kolaborasi yang nyata. Pemerintah dan pelaku usaha harus saling menopang agar kita bisa melayani warga dengan lebih baik,” ujar Anna di hadapan peserta.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), Agus Hebi Djuniantoro, menyoroti bagaimana reformasi kebijakan seperti Undang-Undang Cipta Kerja mempengaruhi tata kelola usaha di daerah. Menurutnya, perubahan regulasi membawa tantangan tersendiri, terutama bagi kota besar seperti Surabaya yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
Tidak Hanya Adaptasi
Hebi menekankan bahwa Surabaya tidak hanya di tuntut untuk beradaptasi, tetapi juga harus mampu merumuskan kebijakan lokal yang tanggap, inovatif, dan tidak keluar dari rel hukum nasional. Dalam pandangannya, forum seperti ini penting sebagai ruang terbuka untuk saling mendengar, merumuskan solusi, dan mencari titik temu antara kepentingan bisnis dan tata kelola pemerintah.
“Dinamika regulasi itu nyata, dan cepat. Kalau kita tidak menyesuaikan diri dengan cerdas, maka kita akan tertinggal. Maka dari itu, FGD ini menjadi salah satu upaya konkret kita agar Surabaya tetap tangguh menghadapi perubahan,” terang Hebi.
Diskusi berlangsung hangat dan partisipatif. Pelaku usaha menyampaikan berbagai tantangan mulai dari perizinan, ketenagakerjaan, hingga kepastian hukum dalam berusaha. Pemerintah pun menampung semua aspirasi tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan kebijakan ke depan.
Hebi juga menambahkan bahwa forum ini bukan yang pertama, dan tidak akan menjadi yang terakhir. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha harus menjadi proses yang terus berjalan, seiring perkembangan zaman.
“Kami tidak hanya ingin mendengar, tetapi ingin bergerak bersama. Ini adalah bagian dari komitmen kami membangun Surabaya yang nyaman untuk berusaha dan layak untuk dihuni,” pungkasnya. (r6)
