Surabaya, (DOC) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mempercepat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjelang akhir tahun 2024. Langkah ini diambil untuk mendekati target tahunan yang belum tercapai sepenuhnya.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyebutkan bahwa capaian PAD saat ini baru berada di angka 80 persen lebih. Oleh karena itu, Pemkot akan bekerja keras dalam sebulan ke depan untuk mendongkrak pencapaian ini.
“Capaian kita masih belum 100 persen. Untuk itu, kami kejar agar mendekati target tahunan yang biasanya 95 persen. Tahun ini, kami optimis bisa mencapai 93 persen,” ujar Eri, Jumat (29/11/2024).
Wali Kota Eri menjelaskan beberapa sektor strategis yang akan menjadi fokus. Salah satunya adalah percepatan penerimaan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Penerimaan dari BPHTB dan PBB ini sebenarnya rutin, sehingga dapat dimaksimalkan kapan saja. Bahkan, kami sedang mengupayakan program insentif untuk memacu realisasi PAD lebih cepat,” jelasnya.
Langkah percepatan ini sejalan dengan laporan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya, Febrina Kusumawati, pada September 2024. Kala itu, realisasi PAD dari sektor PBB telah mencapai 78 persen dari target tahunan sebesar Rp1,6 triliun.
Pentingnya Kesadaran Pajak bagi Pembangunan
Febrina menegaskan bahwa pajak memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan dan penyediaan fasilitas publik di Surabaya. Menurutnya, sekitar 60 persen kebutuhan pembangunan kota ditopang oleh pajak.
“Jika masyarakat nyaman tinggal di Surabaya, itu karena kontribusi pajak. Mari kita tingkatkan kesadaran untuk membayar pajak demi keberlanjutan pembangunan kota ini,” ungkap Febrina.
Pemkot Surabaya juga terus mempermudah akses masyarakat untuk membayar pajak. Kepala Bidang PBB dan BPHTB Bapenda Surabaya, Siti Miftachul Jannah, menjelaskan bahwa berbagai inovasi layanan telah disiapkan.
Salah satu layanan unggulan adalah Mobil Keliling (Mobling), yang hadir setiap Minggu pagi di Car Free Day (CFD) Taman Bungkul. Melalui Mobling, masyarakat dapat berkonsultasi atau langsung melakukan pembayaran pajak.
Selain itu, Bapenda juga menyediakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lima wilayah Surabaya. Layanan ini bertujuan mendekatkan fasilitas pembayaran pajak dengan warga.
“Kami ingin memastikan masyarakat dapat membayar pajak dengan mudah. Ini bagian dari komitmen kami sesuai tagline ‘Pajak Dekat di Hati’,” pungkas Mifta. (r6)