Surabaya,(DOC) – Permintaan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar kasus Covid-19 di Jawa Timur bisa dikendalikan selama 2(dua) pekan, akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dengan peningkatan kolaborasi di tingkat hulu.
Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Timur, Heru Tjahyono, menjelaskan, penanganan pencegahan penyebaran kasus Covid-19 di Jawa Timur akan diawali dengan perasaan hingga ditingkat hulu, yaitu RT/RW, Kampung Tangguh, Kelurahan dan Kecamatan.
“Kita tingkatkan kolaborasi hingga ditingkat hulu, agar semua mempunyai perasaan yang sama menangani Covid-19,” ungkap Heru disela acara pengarahan penanganan Covid-19 di Jawa Timur bersama Menkopolhukam dan Mendagri di Hotel JW Marriot Surabaya, Jumat(26/6/2020).
Ia menambahkan, untuk saat ini sudah terbentuk 1.509 Kampung Tangguh di Jawa Timur yang melibatkan warga setempat di tingkat RT/RW. Jumlah tersebut diyakini akan terus bertambah.
Sementara itu berdasarkan update data kasus Covid-19 di Jawa Timur per-tanggal 25 Juni 2020, pasien yang terkonfirmasi positif secara komulatif berjumlah 10.545 kasus. Wilayah penyumbang terbesar kasus Covid-19 masih ditempati kota Surabaya.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku, data kasus Covid-19 di Surabaya kini sudah mengalami penurunan. Sehingga waktu dua pekan yang diberikan Presiden Jokowi untuk mengendalikan kasus Covid-19 di Surabaya tidak akan sulit, karena dirinya sudah mempersiapkannya hingga membentuk ribuan kampung tangguh.
Perempuan nomer satu di Surabaya itu, juga sempat mengomentari paparan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa soal tingginya data kasus Covid-19 di Jawa Timur, khususnya Surabaya.
“Turun pasien Covid di Surabaya. Cuma tadi waktu pemaparan saya tidak ngomong angka, karena seolah-olah saya nggak kerja gitu. Sebenarnya di Surabaya itu turun, hari ini saya coba suruh nge-cek di Asrama Haji, yang tinggal disana gak sampai 60 an orang. Itu yang reaktif nunggu swab, jadi kemungkinan sekarang sudah ada yang pulang lagi,” ungkap Wali Kota Risma usai pemaparan di JW Marriot.
Mengomentari data yang dipaparkan oleh Provinsi Jawa Timur soal tracing yang rendah, Wali Kota Risma menganggap agak merasa aneh. Mengingat Pemkot Surabaya selama ini sudah melakukan begitu banyak tracing. Bahkan bantuan rapid test dan swab PCR dari Badan Intelejen Negara (BIN) yang sekarang sudah berakhir, sekarang di gantikan dengan petugas gabungan.
“Kita tracing terus. Bantuan dari BIN itu kita gantikan dengan petugas dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, Puskesmas dan kelurahan untuk tracing. Jadi kita lakukan seperti yang dilakukan BIN untuk rapid test dan swab PCR,” tandasnya.
Data tingginya pasien Covid-19 di Surabaya, seperti yang disampaikan oleh Gubernur Khofifah saat pemaparan, merupakan data hasil swab seminggu yang lalu.
“Nanti kalau banyak, saya dikiro gak nyambut gawe. Itu data tinggi, hasil swab seminggu yang lalu. Sekarang sudah turun,” pungkasnya.
Pada pemaparan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, menyebutkan, bahwa kondisi terparah tingginya kasus Covid-19 berada di kota Surabaya yang kini menjadi daerah epicentrum.
Menurut Khofifah, indikasi ini nampak dari jumlah kasus yang lebih tinggi dari beberapa provinsi di Pulau Jawa, serta nampak dari angka attack rate Surabaya sebesar 189 per 100 ribu penduduk yang lebih tinggi dari Jatim yaitu 25 per 100 ribu penduduk dan nasional 17,8 per 100 ribu penduduk.
Khofifah juga mengaku prihatin terhadap angka tracing yang dilakukan oleh tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kota Surabaya yanga masih terendah di Jatim dengan jumlah 2,8 kasus.
“Artinya, setiap kasus positif hanya mentracing terhadap 2-3 orang terdekatnya. Padahal idealnya ada 20-25 orang yang ditracing dari satu kasus,” ujar Khofifah.(div)