Surabaya,(DOC) – DPW Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur mendesak Pemilihan Kepala Derah(Pilkada) Surabaya yang sesuai tahapan diselenggarakan ditahun 2015 diundur tahun 2017. Ketua DPW PKS Jatim, Hami Wahyunianto, Senin (17/8/2015) berdalih dalam Undang –Undang Pemilu dan PKPU 12 tahun 2015 tentang pencalonan, menyebutkan apabila pada pilkada tidak memungkinkan muncul lebih dari 1 (satu) pasangan calon penyelenggaraannnya harus diundur.
“Amanat Konstitusi jika tidak lebih dari satu pasangan calon, ya diundur,” tuturnya
Hami menegaskan, pihaknya tidak ingin memaksakan diri, menciderasi demokrasi dan menodai konstitusi dengan mengusung calon yang dipaksakan atau yang disebut calon boneka atau barter.
“Kita tak ingin memaksakan diri hingga ada calon boneka,” katanya.
Hami Wahyunianto menambahkan, apabila Pilkada surabaya tetap diselenggarakan 9 Desember, setelah muncul dua pasangan calon yakni Tri rismaharini dan Whisnu Sakti Buana yang diusung PDIP, serta Rasiyo – Dhimam Abror dari Partai Demokrat dan PAN, PKS akan mengarahkan kepada para kadernya untuk abstain.
“Arahan ke kader bisa jadi golput jika 9 desember, bisa jadi tidak mengarahkan kader ke siapapun, tergantung hati nurani masing-masing,” tegasnya.
Namun demikian, menurut politisi PKS ini apabila mundurnya pilkada dinilai tidak baik, harus ada perppu (Peraturan Pengganti Undang-Undang). Bukan sebaliknya, KPU RI menerbitkan surat edaran yang berlawanan dengan PKPU (peraturan KPU), dengan memperpanjang masa pendaftaran pasangan calon.
“jika mundurnya pilkada disepakati tidak baik, harus ada perppu untuk merbah semuanya,” paparnya
Meski sama-sama tergabung dalam Koalisi Majapahit, sikap PKS ternyata berbeda dengan Partai Demokrat dan PAN. Dua partai ini tetap mendukung pelaksanaan pilkada surabaya berlangsung di tahun 2015. Hal itu dibuktikan dengan rencana Partai Demokrat dan PAN yang akan menyerahkan surat Rekomendasi DPR PAN kepada Dhimam Abror sebagai bakal Calon Wakil Walikota, yang berpasangan dengan Rasiyo, Bakal Calon Walikota dari Partai Demokrat yang selama ini dikabarkan tidak jelas. Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, yang menjabat sebagai gubernur Jatim, Soekarwo, usai menjadi inspektur Upacara Hari kemerdekaan Ri ke-70 di Gedung Grahadi menegaskan, rekom DPP PAN sudah ada. Namun, posisinya masih berada di jakarta. Pihaknya akan menyerahkan rekom tersebut ke KPU Surabaya, Rabu (19/8).
“Sudah ada rekom PAN, tinggal saya pastikan tanggal 19 Agustus. Sekarang (posisi rekom) ada di jakarta,” katanya.
Gubernur Jawa timur ini menjamin posisi SK DPP PAN aman. Pria yang akrab disapa Pak de ini mengaku, jaminan adanya SK DPP PAN tersebut datang dari Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan. Soekarwo juga menegaskan bahwa pihaknya serius mengusung pasangan calon walikota dan wakil walikota pada pilkada surabaya 2015. Meski sebelumnya, pada saat pencalonan yang pertama dengan mengusung pasangan Dhimam – Abror dan Haries Purwoko, diwarnai insiden mundurnya bakal calon wakil walikotanya.
“Kita serius, bahkan seriusly,” ujarnya sembari tersenyum
Penyerahan berkas SK DPP PAN akan dilakukan oleh pimpinan dua partai politik yang bersangkutan. Kabarnya, para pimpinan parpol itu akan berangkat dari gedung grahadi. Namun, isu tersebut akhirnya dibantah Soekarwo. Ia mengatakan, di Grahadi nanti Forum pimpinan daerah (Forpimda) hanya akan memastikan agar proses demokrasi berjalan baik.
“Tidak berangkat dari Grahadi, disana nanti forpimda akan memastikan proses demokrasi taka ada masalah,” ungkapnya.
Soekarwo menambahkan, penyerahan berkas SK DPP PAN ke KPU Surabaya sesuai tahapan yang ditetapkan KPU, yakni proses verifikasi berkas yang dilakukan, 19 – 22 Agustus.(k4/r7)