Tangerang,(DOC) – Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Provinsi Banten terima bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Bersama Komisi VIII DPR RI, Kemensos menyerahkan bantuan senilai Rp110,5 miliar.
Penyerahan bantuan kepada PPKS Banten itu, bertepatan dengan Kunjungan Kerja(Kunker) Spesifik Komisi VIII DPR RI pada reses Masa Persidangan IV Tahun 2024. Berlansgung di Pendopo Bupati Tangerang.
“Ada empat program Kemensos yang di laksanakan di Kabupaten Tangerang. Di antaranya PKH(Program Keluarga Harapan), Program Sembako, Bantuan Logistik dan serta Atensi Disabiltas. Ke-empatnya sedang di salurkan di seluruh Indonesia,” kata Plt Direktur Anak Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Nova Dwiyanto Suli.
Di Kabupaten Tangerang, bantuan yang di serahkan berupa PKH senilai Rp34.324.503.232 untuk 69.983 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan Sembako Tahap 1-3 senilai Rp75. 440.200.000 bagi 251.343 KPM. Bantuan Logistik di salurkan senilai Rp747.063.000 untuk Kabupaten Tangerang.
“Khusus bantuan Atensi, Kemensos memberikan bantuan sesuai hasil asesmen, apabila yang bersangkutan memerlukan alat bantu atau bantuan pengembangan modal usaha,” kata Nova Dwiyanto Suli.
Bantuan Kemensos Untuk Pemberdayaan Masyarakat
Bantuan Kemensos untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan kelompok rentan seperti lansia dan disabilitas. Dengan bantuan itu, harapannya PPKS bisa produktif, mandiri dan mengentas kemiskinan.
Skema keberlanjutan ekonomi bagi PPKS tersebut mendapat dukungan dari Komisi VIII DPR RI sebagai mitra Kemensos. “Kami melihat Kemensos memiliki peran sangat penting yang dapat membantu menyelesaikan persoalan dan mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia. Saya berharap bantuan Kemensos untuk Kabupaten Tangerang di sertai dengan pemberdayaan potensi masyarakat,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tb. Ace Hasan Syadzily.
Sejalan dengan ungkapan Ace Hasan, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang turun dari 9,2 % menjadi 6,9 %. Komisi VIII menekankan pemutakhiran data penerima bantuan harus terus update. Supaya bantuan yang tersalurkan ke masyarakat dapat tepat sasaran. Tentu ini membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Harus terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial,” lanjut Ace Hasan.
Ace berharap bantuan yang sifatnya pemenuhan kebutuhan dasar dapat di gunakan sebaik-baiknya. Bantuan pemberdayaan ekonomi di harapkan mendorong pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. “Dengan demikian, ada kesinambungan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya,” kata Ace.
Bantuan di rasakan manfaatnya oleh para penerima. Bambang Setyono (67), salah satu penerima bantuan Atensi berupa alat bantu dengar mengaku senang atas bantuan yang di terimanya. “Lebih terbantu dalam mendengar dan kini dapat melanjutkan kegiatan sehari hari,” kata Bambang.
Keseharian Bambang bekerja sebagai tukang bongkar rumah. Ia mengalami gangguan pendengaran dan berharap pendengarannya dapat pulih supaya dapat bekerja maksimal menghidupi keluarga.(hm/r7)