Surabaya,(DOC) – Suasana depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, memanas pada Rabu (29/10/2025) ketika ratusan massa dari aliansi Rakyat Jawa Timur Menggugat turun ke jalan. Mereka datang membawa tiga tuntutan utama yang di tujukan langsung kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Di pimpin oleh tiga koordinator lapangan, M. Soleh, Musfiq, dan Acek Kusuma, massa menyuarakan berbagai kritik keras terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang di nilai gagal menjawab kebutuhan rakyat.
Dalam orasinya, M. Soleh menyoroti buruknya respons Pemprov terhadap keresahan warga. Ia menyebut pengangguran yang tinggi dan kemiskinan yang meluas seolah di abaikan oleh pemerintah.
“Rakyat mengeluh dari semua aspek kehidupan. Tapi pemerintah tutup mata. Tidak ada evaluasi serius,” tegas Soleh di hadapan massa aksi.
Ia juga menyinggung kebijakan penghapusan pajak kendaraan yang di nilai hanya sebatas wacana. Warga, termasuk pengemudi ojek online dan masyarakat miskin yang tercatat dalam data P3KE, tetap mengalami kesulitan dalam pengurusan pajak.
“Janji pengampunan pajak ternyata hanya setengah hati,” tambahnya.
Tunjangan Kepala Daerah Dinilai Tidak Etis di Tengah Derita Rakyat
Koordinator lain, Musfiq, mempersoalkan tingginya tunjangan operasional Gubernur dan Wakil Gubernur. Menurutnya, jumlah yang di terima pejabat sangat tidak berbanding lurus dengan kondisi ekonomi masyarakat.
“Gubernur menerima Rp1,6 miliar per bulan, Wakil Gubernur Rp910 juta. Sementara PAD kita Rp20,8 triliun. Ini ironi di tengah rakyat yang susah,” ucapnya.
Ia menyebut dasar hukum tunjangan tersebut berasal dari PP No. 109 Tahun 2000 dan Pergub No. 5 Tahun 2024. Namun, di tengah isu korupsi hibah dan skandal Bank Jatim, angka tersebut di nilai menyakitkan bagi publik.
Acek Kusuma menambahkan bahwa birokrasi Pemprov Jatim sudah “sakit kronis” akibat praktik korupsi dan pungli, khususnya di sektor pendidikan.
“Pungli di SMA/SMK sudah merata. Ini tidak bisa di biarkan. Pembersihan harus di mulai dari atas, dari gubernur sendiri,” teriak Acek, disambut sorakan peserta aksi.
Tiga Tuntutan Utama
Dalam aksi ini, massa membawa tiga tuntutan utama:
- Pengampunan pajak kendaraan roda dua dan empat sebesar 100%.
- Pemberantasan korupsi dana hibah dan penyelesaian kasus Bank Jatim.
- Penghapusan pungutan liar di seluruh SMA/SMK se-Jawa Timur.
Aksi ini sejatinya di rencanakan sejak 3 September 2025, namun sempat tertunda karena kondisi keamanan. Kini mereka kembali turun ke jalan dengan semangat baru, menuntut perubahan yang nyata.
“Kami tidak minta macam-macam, hanya keadilan dan keberpihakan. Jangan biarkan rakyat Jatim terus menjadi korban dari kebijakan yang timpang,” tutup M. Soleh. (r6)
