Lumajang,(DOC) – Ribuan guru non-NIP atau guru honorer di Kabupaten Lumajang batalkan aksi demonstrasi yang rencananya akan di gelar, Senin(8/7/2024) pagi. Pembatalan aksi demo di picu adanya kesepakatan antara perwakilan guru dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang terkait kelanjutan pemberian honor.
Sebelumnya, sekitar 8.000 guru honorer di kabarkan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Lumajang. Tuntutan mereka tetap sama, yakni menolak kebijakan penghapusan honor guru non-NIP per-Juli 2024. Namun sehari sebelumnya, Minggu(7/7/2024) DPD Persatuan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Lumajang mengedarkan surat pemberitahuan soal aksi solidaritas guru non-NIP batal.
Dalam surat pemberitahuan tersebut, juga di sampaikan bahwa sudah ada kesepakatan antara Pemkab Lumajang dan perwakilan guru Honorer. Bahkan Pj Bupati Lumajang telah berkomitmen untuk melanjutkan pemberian honor guru non-NIP dan aksi solidaritas di anggap telah mencapai tujuan.
Korlap Aksi Hasan Basri menyatakan, kesepakatan tercapai setelah adanya komitmen Pj Bupati Lumajang, yang akan melanjutkan pemberian honor guru non-NIP. “Iya betul, itu sudah betul, resmi,” kata Hasan melalui pesan singkat, Minggu(7/7/2024).
Pada pemberitaan sebelumnya, alasan Pemkab Lumajang mengambil kebijakan ini, karena temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang menyebut pelaksanaan belanja hibah untuk honor guru tak sesuai ketentuan.
Honor Guru non-NIP Cair Sebelum PAK
Sementara itu, Ketua DPD PGMI Kabupaten Lumajang Mohammad Muslih menjelaskan, sebelum terjadi kesepakatan, sejumlah perwakilan guru honorer juga sempat berdikusi dengan Pj Bupati Lumajang.
Hasilnya di sepakati bahwa Pemkab Lumajang akan memperjuangkan kelanjutan honor bagi guru non-NIP. Bahkan para perwakilan guru akan di ajak bertemu dengan BPK RI untuk membahas mekanisme pencairan yang tepat.
“Jadi tadi kesepakatannya non-NIP tidak jadi di hapus dan akan di perjuangkan oleh Pj Bupati. Sekarang proses cari kamarnya untuk anggaran ini bisa di cairkan. Nanti kami juga akan di ajak ke BPK untuk konsultasi. Targetnya sebelum PAK sudah ada jalan, jadi nanti setelah PAK bisa cair,” terang Muslih.
Di konfirmasi terpisah, Pj Bupati Lumajang Indah Wahyuni mengatakan, bahwa pihaknya masih akan menggelar rapat dengan pihak terkait untuk membahas lebih lanjut kelanjutan pemberian honor guru non-NIP atau honorer. “Nanti, saya rapat dulu, nanti saya kabari, jangan banyak-banyak,” ucap Yuyun singkat usai membuka Lumajang Mbiyen di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro.(mam/r7)