Siapa Dalang Di Balik Gerakan Tiga Juta KTP Menolak Ahok?

Jakarta, (DOC) – Setelah Basuki Tjahaja Purnama memutuskan memilih jalur partai politik untuk kembali menjadi gubernur DKI Jakarta, muncul reaksi yang menentang kepemimpinan pejabat yang biasa disapa Ahok itu.
Tersebar formulir yang meminta dukungan KTP untuk menolak Ahok maju ke ajang perebutan kursi DKI 1. Formulir permintaan dukungan berkop Forum RT dan RW DKI Jakarta beredar di sebuah sekolah taman kanak-kanak (TK) di Jakarta Timur.
Salah satu orangtua murid, Il (41), mengaku diminta pihak sekolah untuk mengisi formulir dukungan tersebut saat acara halalbihalal yang berlangsung Jumat (29/7) lalu. Pada formulir itu tertulis, membutuhkan tiga juta KTP untuk menolak pemimpin yang arogan, zalim, temperamental, melemahkan, dan melecehkan lembaga RT/RW.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif mengatakan, pengumpulan KTP tersebut dilakukan oleh Forum RT dan RW DKI Jakarta.”Ini sebuah warning nyata di tengah masyarakat banyak penolakannnya,” ujar Syarif. Menurutnya, pemimpin yang baik seharusnya disambut dengan suka cita oleh warganya.
Forum RT dan RW DKI Jakarta terbentuk setelah puluhan ketua RT dan ketua RW memprotes kebijakan Ahok yang mewajibkan mereka melaporkan kondisi lingkungan secara berkala lewat aplikasi pelaporan Qlue. Mereka sempat melayangkan keberatan ini kepada Komisi A DPRD DKI Jakarta, akhir Mei 2016. Pada 10 Juni, mereka mendeklarasikan Forum ini.
Kini, mereka melanjutkan usaha menentang kembalinya Ahok ke kursi DKI 1. Gerakan yang digagas oleh Forum RT dan RW DKI Jakarta ini, tengah menggalang dukungan tiga juta KTP warga Jakarta guna menolak Ahok kembali pimpin Ibu Kota.
Mereka menargetkan, tiga juta KTP ini akan terkumpul pada September 2016. “Jangan sepelekan RT/RW. Mereka ini pengawas wilayah, kami yakin dalam waktu dekat KTP ini akan terkumpul,” ungkap Sekjen Forum RT dan RW DKI Jakarta, Lukman Hakim. Namun, hingga kini belum ada laporan berapa jumlah KTP yang sudah terkumpul.
Menurut Lukman, sejumlah pengurus RT maupun RW yang tak sejalan dengan Ahok mulai berkumpul. “Kami ini satu visi, artinya menolak Ahok untuk menjadi Gubernur DKI lagi,” ujarnya.
Selain ingin menjegal Ahok, mereka juga menentang kebijakan yang dihasilkan Ahok. Lukman menyatakan, apa yang dilakukan Ahok telah membuat gaduh, sehingga beberapa RT dan RW menjadi tidak nyaman. Termasuk soal pemberlakuan aplikasi Qlue yang mengharuskan untuk pengurus RT dan RW melaporkan kondisi lingkungan mereka.
Lukman menilai, pemberlakuan Qlue sangat tidak berdasar. Menurutnya, ada indikasi dugaan korupsi karena tidak ditender langsung. “Soal ini kami sudah melaporkan hal ini kepada KPK, dan BPK,” tutur Lukman.
Ahok enggan menebak siapa pelaku penyebar formulir tersebut. Dia menegaskan akan menelusuri pengurus RT/RW yang menyebar formulir dukungan tiga juta KTP menolak dirinya pada Pilkada DKI Jakarta 2017. “Makanya tinggal cek aja kan. RT kan banyak, RW juga banyak,” kata Ahok seperti.(btg/r9)