Kuala Lumpur,(DOC) – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperluas jangkauan pendidikan berkualitas lewat Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan. Program ini tak hanya menyasar sekolah-sekolah di dalam negeri, tapi juga menjangkau Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, termasuk anak-anak para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa setiap anak Indonesia, di mana pun berada berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Menit
Salah satu cara yang di tempuh pemerintah adalah penguatan fasilitas di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL). Sekolah ini menjadi pusat pendidikan utama bagi anak-anak Indonesia di Malaysia dan kini tengah menjalani proses perluasan kapasitas.
“SIKL merupakan salah satu sekolah Indonesia tertua di luar negeri dengan jumlah siswa yang besar. Peran strategisnya sangat penting dalam menjawab kebutuhan pendidikan anak-anak Indonesia di Malaysia,” ujar Abdul Mu’ti saat meninjau pembangunan gedung baru.
Sanggar Belajar
Tak hanya SIKL, masyarakat Indonesia di Malaysia juga aktif menyelenggarakan sanggar belajar. Sanggar-sanggar ini terintegrasi dalam sistem layanan pendidikan nonformal, menjadi jembatan bagi siswa yang belum bisa mengakses sekolah formal.
Duta Besar RI untuk Malaysia, Dato’ Indera Hermono, menjelaskan bahwa perluasan gedung SIKL akan meningkatkan daya tampung hingga 750 siswa—naik 50% dari tahun sebelumnya.
Namun, menurutnya, pembangunan ini bukan hanya soal angka.
“Yang utama adalah menciptakan ruang belajar yang aman dan nyaman. Kami ingin memastikan anak-anak Indonesia di Malaysia bisa belajar dengan layak,” kata Dubes Hermono.
Ia menambahkan bahwa proyek ini merupakan hasil kolaborasi tiga kementerian, yakni Kementerian PUPR membangun fisik gedung, Kemendikdasmen menyiapkan isi dan sistem pendidikannya, sementara Kementerian Luar Negeri mendukung dari sisi diplomatik.
Dari Sekolah Diplomatik ke Layanan untuk PMI
Kepala SIKL, Friny Napasti, menjelaskan bahwa sekolah ini awalnya di bangun untuk anak-anak diplomat Indonesia. Namun, seiring bertambahnya jumlah PMI di Malaysia, SIKL kini bertransformasi melayani kebutuhan pendidikan anak-anak pekerja migran.
“Saat ini ada 632 siswa dari TK sampai SMA. Selain pendidikan formal, kami juga menyelenggarakan layanan nonformal lewat sanggar belajar yang menjangkau lebih dari 2.400 peserta didik,” jelas Friny.
Upaya penguatan akses pendidikan ini membuktikan bahwa pemerintah serius menjamin hak belajar seluruh WNI, termasuk yang berada di luar negeri.
Melalui pengembangan SIKL dan sanggar masyarakat, pemerintah ingin memastikan setiap anak Indonesia mendapat pendidikan yang layak, relevan, dan membentuk karakter bangsa—terlepas di mana mereka tumbuh. (r6)
