Jakarta,(DOC) – Direktur Jenderal PAUD Dasmen, Gogot Suharwoto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah atas komitmen dan partisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.
“Alhamdulillah, hingga awal bulan ini pelaksanaan SPMB 2025 berjalan baik. Ini hasil gotong royong nasional yang melibatkan pemerintah daerah, dinas pendidikan, sekolah, dan masyarakat,” ujar Gogot di Jakarta, Kamis (3/7).
SPMB tahun ini di laksanakan berdasarkan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025. Regulasi tersebut disusun secara kolaboratif oleh Kemendikdasmen bersama Kemendagri, Kemensos, KPAI, Ombudsman RI, BRIN, Litbang Kompas, asosiasi pendidikan (PGRI, AKSI, HISMINU, JPPI), forum orang tua, akademisi, serta praktisi pendidikan.
Mitigasi untuk Proses Penerimaan yang Adil dan Transparan
Gogot menjelaskan bahwa sejumlah langkah mitigasi telah di terapkan untuk menjaga integritas proses penerimaan siswa.
Pertama, Forum Pengawasan Bersama di bentuk sejak awal, melibatkan KPK, Kepolisian, Kemendagri, KPAI, Komisi Nasional Disabilitas, serta Ombudsman. Forum ini berfungsi untuk mencegah praktik kecurangan, termasuk pungli dan gratifikasi.
Kedua, instruksi kepala daerah menjadi alat pencegahan strategis. Banyak pemda mengeluarkan surat edaran yang melarang titipan siswa, pungutan liar, dan bentuk pelanggaran lainnya.
Ketiga, posko pengaduan multi-level tersedia di sekolah, dinas pendidikan, hingga pusat. Posko ini bersifat responsif dan proaktif dalam menangani laporan masyarakat.
Keempat, SPMB terintegrasi dengan Dapodik. Sistem ini memungkinkan validasi otomatis dan penguncian kuota daya tampung sekolah untuk mencegah manipulasi.
Kelima, respons cepat terhadap isu viral. Setiap persoalan teknis atau laporan publik di tindaklanjuti secara kolaboratif oleh sekolah, dinas, UPT, dan kementerian.
“Mitigasi kami bersifat preventif, responsif, sekaligus korektif,” tegas Gogot.
Praktik Baik dari Daerah, Inspirasi Nasional
Dirjen Gogot juga mengapresiasi sejumlah praktik inspiratif dari berbagai daerah. Di antaranya:
1. Kolaborasi dengan Sekolah Swasta d isertai bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu.
2. Deklarasi Komitmen Bersama untuk SPMB bersih, melibatkan lintas lembaga seperti KPK dan Kepolisian.
3. Instruksi Daerah yang Tegas untuk menolak segala bentuk kecurangan.
4. Posko Pengaduan yang Humanis yang terbuka dan melayani dengan empati.
5. Pemanfaatan Teknologi Berbasis Dapodik untuk menjamin keadilan kuota.
6. Pelibatan Siswa dalam Pelayanan Publik guna menumbuhkan nilai partisipasi dan tanggung jawab sosial.
Sebagai contoh, Kota Depok meluncurkan program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) untuk jenjang SMP dan MTs. Program ini memberi solusi bagi siswa kurang mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Menutup pernyataannya, Gogot menekankan pentingnya menjaga integritas SPMB hingga akhir proses.
“Kami berharap semua pihak terus mengawal SPMB secara objektif dan tanpa intervensi, demi pendidikan yang lebih bermutu dan inklusif,” pungkasnya. (r6)
