Surabaya,(DOC) – Kota Surabaya di tetapkan sebagai pilot project pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI). Proyek ini merupakan langkah strategis untuk membangun basis data sosial ekonomi tunggal dan terintegrasi di Indonesia.
Hingga saat ini, proses pemadanan data antara BPS RI, BPS Kota Surabaya, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih berlangsung aktif. Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa kerja sama ini di lanjutkan setelah penandatanganan MoU antara BPS RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada akhir Mei 2025 di Kantor Bappenas.
“Dari total 3,04 juta data penduduk Surabaya, sudah 2,98 juta atau sekitar 97 persen yang padan dengan data DTSEN. Sisanya sedang kami lakukan verifikasi ulang bersama pemkot,” jelas Amalia, saat menghadiri peresmian Gedung BPS Kota Surabaya di Jalan Ahmad Yani, Sabtu (12/7/2025).
Amalia mengungkapkan, sekitar 291.000 data penduduk yang sebelumnya telah masuk ke sistem DTSEN belum terdata di aplikasi Pemkot Surabaya, Wargaku. Data ini kini di kembalikan ke pemkot untuk di verifikasi ulang.
Pentingnya NIK
Ia menekankan pentingnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai variabel kunci dalam proses ini. Pemadanan DTSEN mencakup 34 variabel, mulai dari kondisi perumahan, pendidikan, pekerjaan, hingga status ekonomi.
“NIK kini jadi basis utama dalam seluruh survei BPS, termasuk survei rumah dan penduduk. Semua harus terekam,” tegasnya.
Amalia juga menambahkan, kolaborasi ini akan terus berjalan hingga proses finalisasi. Menurutnya, sinergi antara BPS dan Pemkot Surabaya merupakan langkah konkret menuju data tunggal nasional seperti yang di amanatkan Presiden.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya, M Fikser, mewakili Wali Kota Eri Cahyadi, menyebut pemkot telah menyerahkan seluruh data penduduk ke BPS RI. Dari jumlah itu, sekitar 219.000 data di kembalikan untuk proses kroscek.
“Kami targetkan proses ini selesai Juli 2025. Termasuk 34 item data seperti stunting, by name by address, dan jenis intervensi yang sudah di berikan ke warga,” tutup Fikser. (r6)
