Pengawasan digelar pada Jumat (20/2/2026) malam dengan melibatkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopumdag), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), serta jajaran TNI-Polri.
“Birokrasi harus menganggap rakyat ini sebagai tuan yang harus ditingkatkan terus kualitas pelayanannya, bukan lagi birokrasi yang minta dilayani.” – Arif Fathoni, Wakil Ketua DPRD Surabaya.
“Laporannya cukup banyak, tetapi yang masuk kategori premanisme sampai kemarin sekitar delapan laporan,” ujar Tundjung, Rabu (14/1/2026).
“Kami menaikkan dana pendidikan politik menjadi Rp20 ribu per suara sah pada tahun anggaran 2026,” ujar Kepala Bakesbangpol Surabaya, Tundjung Iswandaru.
“Boleh saja suka Naruto atau One Piece, tapi tolong, jangan lupakan semangat perjuangan bangsa. Ini momentum memperkuat nilai kebangsaan, bukan sekadar hiburan,” ujar Wali Kota
Surabaya, (DOC) – Komisi A DPRD Kota Surabaya, yang membidangi pemerintahan serta kesejahteraan rakyat, menggelar […]
Surabaya, (DOC)-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) melaksanakan seleksi calon […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
