Konflik ini bermula saat Pemkot Surabaya menerbitkan surat bernomor 500.17/2388/436.7.16/2026 pada 25 Maret 2026. Dalam surat tersebut, Pemkot menyatakan pemanfaatan lahan oleh Galeri dan Sekretariat DKS di Jalan Gubernur Suryo No. 15 tidak memiliki dasar hukum yang sah.
Menurut Syofyan, masih banyak hambatan yang menghalangi optimalisasi BMD, mulai dari aset yang belum bersertifikat, berstatus sengketa, hingga masih di kuasai pihak ketiga. Ia menyoroti bahwa pemanfaatan aset daerah selama ini belum maksimal memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
