Di tengah fleksibilitas tersebut, aparatur sipil negara (ASN) tetap didorong untuk turun langsung ke lapangan. Sejak pagi, ratusan pegawai dari berbagai perangkat daerah (PD) menyisir bantaran Kali Tebu, mulai dari Jembatan Pogot hingga Jembatan Kedinding Asrori di kawasan Tanah Kali Kedinding, Surabaya.
Buku panduan ini menyajikan potret nyata kondisi UMKM, khususnya sektor kuliner, sekaligus membongkar berbagai asumsi yang selama ini kerap menghambat pertumbuhan usaha. Riset tersebut juga merumuskan langkah strategis agar pelaku UMKM dapat berkembang secara lebih terukur dan berkelanjutan.
Agar program inovasi itu berjalan baik, Wali Kota Eri Cahyadi terus mendorong jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk turun langsung ke masyarakat.
“Kalau tetap tidak mau (aktivasi rekening), ya diganti. Surabaya ini milik masyarakat bersama, jangan ada yang menang-menangan sendiri,” tegas Wali Kota Eri Cahyadi, Kamis (9/4/2026).
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa mulai kini ASN di lingkungan Pemkot Surabaya wajib menjalankan WFH satu hari dalam sepekan, tepatnya setiap Jumat. Skema ini diharapkan tidak sekadar menjadi perubahan teknis, melainkan mendorong pergeseran cara kerja menuju sistem yang lebih modern dan terukur.
Data terbaru menunjukkan, sebanyak 8.178 warga tercatat memiliki tunggakan nafkah anak maupun mantan istri. Seluruhnya kini berada dalam pengawasan sistem yang menghubungkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan Pengadilan Agama.
Menurut Wali Kota Eri, laporan bulanan kinerja itu justru akan membuat guru tidak fokus dalam mendidik murid-muridnya. “Karena tugasnya seorang guru itu adalah mengubah anak-anak ini dalam bidang keilmuan, jadi jangan sampai waktunya guru itu habis hanya karena membuat laporan. Nah ini harus diubah, jadi (membuat laporan) jangan lagi nanti pakai manual,” kata Walu Kota Eri.
“Tidak bisa melawan zaman. Sudah bukan masanya lagi parkir pakai karcis dan bayar tunai. Semua harus nontunai. Masyarakat harus mendukung,” ujar Armuji, Rabu (8/4/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo, menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan implementasi dari surat pembekuan terhadap sekitar 600 jukir yang belum mendukung kebijakan digitalisasi parkir. “Ini menindaklanjuti surat kami terkait pembekuan 600 jukir yang tidak mendukung digitalisasi parkir,” ujar Trio usai kegiatan penertiban.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dishub Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo mengatakan, terkait voucher parkir, sebelumnya pemkot sudah melakukan tahap sosialisasi, baik kepada juru parkir (jukir) maupun masyarakat. Setelah dilakukan sosialisasi, ternyata ada beberapa masukan dari masyarakat sehingga ada beberapa klausul yang dicantumkan ke dalam peraturan voucher tersebut.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
