Kegiatan ini merupakan implementasi dan tindaklanjut dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).
“Kami mendukung WFH karena sejalan dengan kebijakan pusat, tetapi implementasinya harus terukur dan terarah,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
“Saya sampaikan, kerjanya pemerintah kota ini bukan lagi saya lihat kerja, tapi lihat output-outcome. Maka setiap orang itu bertanggung jawab terhadap kampung,” ujar Wali Kota Eri, Rabu (1/4/2026).
Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah.
Menanggapi wacana tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan pihaknya masih menunggu arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto. “Soal WFH kita tunggu ya, arahan dari Pak Presiden (Prabowo Subianto),” ujar Wali Kota Eri, Senin (30/3/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah, dan dibuka pukul 14.29 WIB dengan status terbuka untuk umum.
Gubernur Jatim Khofifah mengatakan, kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah perkotaan sekaligus mendorong pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) berbasis teknologi ramah lingkungan.
Menurut Isa, kehadiran lembaga baru ini bukan untuk menggusur atau meniadakan lembaga yang sudah ada, melainkan sebagai bentuk nyata kepedulian Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam memfasilitasi para pelaku seni secara lebih tertib dan berkelanjutan.
“Kampung adalah ruang hidup anak yang sesungguhnya. Di sanalah mereka tumbuh, berinteraksi, dan membentuk masa depan. Namun, agar Kampung Pancasila tidak berhenti sebagai semangat, ia membutuhkan orkestrasi yang jelas,” kata Isa, Kamis (26/3/2026).
“Kelurahan dan Kecamatan agar lebih selektif dan teliti untuk menerima permohonan pindah datang dari luar kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Lilik Arijanto dalam poin pertama surat edaran tersebut.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
