Australia di pilih sebagai mitra strategis karena keberhasilannya menerapkan keterbukaan informasi melalui Freedom of Information Act 1982 (FOI Act), yang di kelola oleh lembaga independen Office of the Australian Information Commissioner (OAIC). Melalui sistem ini, publik bisa mengakses dokumen pemerintah tanpa biaya dan mendapat respon maksimal 30 hari.
Plt Kepala Dinkominfo Surabaya, Muhamad Fikser, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik (KIP) bukan sekadar kewajiban hukum, tapi merupakan fondasi kota cerdas dan masyarakat partisipatif.
Mengusung tema “Right to Know, Right to Grow: Youth Voices for Transparent Governance,” seminar ini menempatkan generasi muda sebagai pusat penggerak tata kelola pemerintahan yang terbuka dan berdampak.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
