Surabaya,(DOC) – Dalam rangka memperingati Hari Hak untuk Tahu Internasional, Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur menggelar dialog strategis bersama perwakilan Pemerintah Australia, Kamis (23/10/2025). Acara ini bertujuan memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di Jawa Timur, sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Dialog bertajuk “Membangun Prinsip Menjadi Tindakan Nyata” ini merupakan hasil kolaborasi antara KI Jatim dan Pemerintah Kota Surabaya, menghadirkan Konsul Jenderal Australia di Surabaya, Glen Douglas Askew, serta Ketua KI Jatim, Edi Purwanto. Kegiatan ini di pandu oleh Silkanias Swarizona.
Australia di pilih sebagai mitra strategis karena keberhasilannya menerapkan keterbukaan informasi melalui Freedom of Information Act 1982 (FOI Act), yang di kelola oleh lembaga independen Office of the Australian Information Commissioner (OAIC). Melalui sistem ini, publik bisa mengakses dokumen pemerintah tanpa biaya dan mendapat respon maksimal 30 hari.
“Jawa Timur harus bisa mencontoh praktik terbaik dari negara maju seperti Australia. Kami belajar dari OAIC dalam mewujudkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang kuat,” ujar Edi Purwanto.
Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Jatim, Nur Ammuddin, menambahkan, momen ini sangat bersejarah. Ia berharap keterbukaan informasi bisa benar-benar membumi di Jatim dan mendorong peningkatan layanan publik yang transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Glen Askew menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah hak fundamental yang hanya akan efektif jika di barengi dengan literasi digital yang memadai.
“Tak cukup hanya pemerintah membuka data, masyarakat juga harus bisa memilah informasi yang benar dan menolak hoaks,” tegas Askew.
Ia mengajak publik untuk menjadikan informasi dari kanal resmi pemerintah sebagai rujukan utama dan tidak mudah percaya pada konten menyesatkan.
Acara ini di tutup dengan pernyataan komitmen bersama antara Pemerintah Australia dan Komisi Informasi Jatim untuk terus memperkuat kerja sama dalam membangun budaya keterbukaan informasi publik di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. (r6)
