“Memang juga kita wujudkan ya, kita punya yang namanya Ruang Laktasi di setiap Perangkat Daerah (PD) dan kantor, termasuk juga adanya daycare dan PAUD. Dimana adanya daycare ini, bisa menitipkan anak di saat mereka (ASN) bekerja, dan itu gratis tidak ada di pungut biaya,” kata Lilik.
Dalam paripurna itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya secara resmi menandatangani keputusan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2020 untuk di tetapkan menjadi peraturan daerah.
Bahtiyar menjelaskan bahwa DPRD telah merampungkan pembahasan awal atas tiga raperda yang di usulkan. Ketiganya adalah Raperda Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Raperda Pengembangan Kampung Cerdas, dan Raperda Rumah Susun Komersial. Ia menegaskan bahwa seluruh proses berjalan sesuai Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018. Paparan ini menjadi landasan awal sebelum memasuki pembahasan lebih dalam.
Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran DWP sebagai penopang utama Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mitra strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam bidang sosial, keluarga, dan pemberdayaan perempuan.
“Saya akan fokus menekan kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan memastikan APBD 2026 digunakan secara efisien.”
“Mereka adalah kepala OPD terbaik, tampil percaya diri, dan punya strategi yang relevan. Siapa pun yang di pilih, Wali Kota punya bekal data dan penilaian objektif,” jelas Ketua Pansel, Prof. Fendy Suhariadi.
“Kami ingin masyarakat bisa ikut menyaksikan jalannya seleksi, agar objektivitas benar-benar terjaga,” tegas Eri, Kamis (31/7/2025).
Surabaya,(DOC) – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hunian Layak, Yona Bagus Widiatmoko, mengungkapkan keprihatinannya terkait lemahnya […]
Surabaya (DOC) – Panitia Khusus (Pansus) Raperda Hunian yang Layak DPRD Surabaya kembali menggelar rapat […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
