Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa mulai kini ASN di lingkungan Pemkot Surabaya wajib menjalankan WFH satu hari dalam sepekan, tepatnya setiap Jumat. Skema ini diharapkan tidak sekadar menjadi perubahan teknis, melainkan mendorong pergeseran cara kerja menuju sistem yang lebih modern dan terukur.
Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Achmad Zaini, mengatakan penertiban ini bertujuan mengembalikan fungsi kawasan pasar agar lebih tertata dan sesuai peruntukannya.
“Kelurahan dan Kecamatan agar lebih selektif dan teliti untuk menerima permohonan pindah datang dari luar kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Lilik Arijanto dalam poin pertama surat edaran tersebut.
Hal itu ditegaskan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di sela kegiatan halalbihalal bersama ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Balai Kota Surabaya, Rabu (25/3/2026).
“Pasca lebaran, kuatkan tali silaturahmi, tingkatkan wilayahnya, penjagaannya, karena kita harus menjaga Surabaya dari urbanisasi,” ujar Wali Kota Eri dalam kegiatan halalbihalal di Balai Kota Surabaya, Rabu (25/3/2026).
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan bahwa meskipun terdapat kebijakan Work From Home (WFH) bagi sebagian aparatur sipil negara (ASN) yang belum kembali ke kantor, standar pelayanan kepada masyarakat tidak boleh menurun.
“Enggak, alhamdulillah kendaraan di pemerintah kota tidak ada yang keluar karena sudah masuk di kandangkan di lokasi yang telah ditentukan semua,” kata Wali Kota Eri, Rabu (25/3/2026).
Tidak hanya itu, dalam halalbihalal ini turut diikuti oleh Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya Rini Indriyani, PMI Kota Surabaya, dan jajaran BUMD di Kota Surabaya. Dalam momen tersebut, para tamu yang datang disambut hangat oleh Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji di balai kota.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya, Wiwiek Widayati, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran berdasarkan nomor polisi kendaraan yang beredar dalam video tersebut. Hasilnya, kendaraan tersebut bukan bagian dari aset Pemkot Surabaya, melainkan milik instansi lain di luar pemerintah kota.
“Kota Surabaya tumbuh pesat karena infrastruktur memadai. Oleh karena itu, DPRD mendukung sekaligus mengawasi agar manfaatnya dirasakan warga.”
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
