Konflik ini bermula saat Pemkot Surabaya menerbitkan surat bernomor 500.17/2388/436.7.16/2026 pada 25 Maret 2026. Dalam surat tersebut, Pemkot menyatakan pemanfaatan lahan oleh Galeri dan Sekretariat DKS di Jalan Gubernur Suryo No. 15 tidak memiliki dasar hukum yang sah.
