Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan koordinasi yang dilakukan KPPU ke DPRD Kota Surabaya, Selasa (7/4). Pertemuan ini dihadiri Plt. Kepala Kanwil IV KPPU Surabaya, Dyah Paramita, bersama jajaran sekretariat, serta perwakilan Komisi D DPRD Kota Surabaya, Arjuna Rizki Krisnayana.
Agenda pembacaan putusan tersebut menandai tahapan akhir dari proses pemeriksaan yang kini telah memasuki fase musyawarah Majelis Komisi.
Penyelidikan tersebut merupakan tindak lanjut dari pengawasan pelaksanaan Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019 yang berkaitan dengan jasa angkutan udara niaga berjadwal untuk penumpang kelas ekonomi dalam negeri.
Kolaborasi lintas lembaga tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan terhadap distribusi serta harga bahan pokok yang menjadi kebutuhan utama masyarakat menjelang hari raya.
Melalui fasilitas ini, seluruh pergerakan operasional terminal dapat dimonitor secara terintegrasi guna memastikan efektivitas, efisiensi, serta ketepatan layanan kepada pengguna jasa.
Pertemuan ini menjadi momentum untuk memastikan program pemberdayaan ekonomi desa tetap berjalan selaras dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.
Inisiatif tersebut mengemuka dalam Meeting of the BRICS Working Group on Food Markets yang di gelar di Kairo, Mesir, pada 4–5 Februari 2026. Pertemuan penting ini di hadiri langsung oleh Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa dan Anggota KPPU Budi Joyo Santoso.
“Pelabuhan merupakan simpul strategis dalam rantai pasok. Jika akses dan layanannya tidak di kelola secara terbuka dan setara, maka risiko distorsi persaingan akan semakin nyata,” ujar Fanshurullah, Selasa (20/1).
Ifan menekankan bahwa penegakan hukum persaingan usaha ke depan tidak cukup hanya berbasis penanganan kasus, melainkan harus berevolusi menjadi pendekatan berbasis risiko yang bersifat proaktif.
“Jika penegakan hukum tidak beradaptasi, kebijakan pro-persaingan akan selalu tertinggal selangkah dari laju teknologi.” — M. Fanshurullah Asa
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
