“Rusun ini memang kita usulkan ke kementerian agar bisa dikerjakan oleh kementerian. Pemerintah kota menyediakan lahannya, pembangunan di lakukan oleh Kementerian PKP. Jadi saat ini masih kita hitung semuanya,” ujar Wali Kota Eri, Sabtu (13/12/2025).
Bahtiyar menjelaskan bahwa DPRD telah merampungkan pembahasan awal atas tiga raperda yang di usulkan. Ketiganya adalah Raperda Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Raperda Pengembangan Kampung Cerdas, dan Raperda Rumah Susun Komersial. Ia menegaskan bahwa seluruh proses berjalan sesuai Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018. Paparan ini menjadi landasan awal sebelum memasuki pembahasan lebih dalam.
Anggota Komisi B, Baktiono, menyoroti keterbatasan penyediaan rumah susun oleh PT Yekape. Menurutnya, antrean warga yang belum terakomodasi telah menyentuh angka 13 ribu, belum termasuk yang tidak terdata.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
