Jakarta, (DOC) – Bank Indonesia (BI) resmi memperketat kebijakan moneter dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) mingguan, Selasa (9/6/2026). BI memutuskan menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 25 basis poin (bps) ke level 5,50 persen demi membentengi nilai tukar rupiah yang terus tertekan.
Sejalan dengan keputusan tersebut, suku bunga Deposit Facility juga naik 25 bps menjadi 4,50 persen, sementara Lending Facility meningkat menjadi 6,25 persen.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan keputusan tersebut ditempuh untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah yang masih menghadapi tekanan akibat tingginya ketidakpastian global, terutama menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah.
Selain menjaga stabilitas rupiah, kebijakan kenaikan suku bunga juga diarahkan untuk memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran pemerintah sebesar 2,5±1 persen pada 2026 dan 2027.
BI menilai tekanan terhadap rupiah dalam beberapa pekan terakhir lebih besar dibandingkan perkiraan sebelumnya. Hasil evaluasi pasca RDG bulanan yang berlangsung pada 19-20 Mei 2026 menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya dipengaruhi meningkatnya ketidakpastian global dan kebutuhan valuta asing di dalam negeri, tetapi juga dipicu keluarnya investasi portofolio asing dari pasar keuangan Indonesia.
Kondisi tersebut mendorong bank sentral mengambil langkah tambahan guna meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik dan menarik kembali aliran modal asing masuk ke Indonesia.
“Stabilitas nilai tukar menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan sektor eksternal serta memastikan sasaran inflasi tetap tercapai,” ujar Ramdan Denny Prakoso, Kamis (11/6/2026).
Selain menaikkan BI-Rate, bank sentral juga meluncurkan sejumlah langkah penguatan kebijakan moneter.
Pertama, BI meningkatkan struktur suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk tenor 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan imbal hasil instrumen domestik sehingga tetap kompetitif dalam menarik investasi portofolio asing.
Kedua, BI memberikan insentif berupa penurunan biaya swap lindung nilai (hedging swap) sebesar 10 persen bagi investor asing. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan daya tarik investasi sekaligus menekan biaya lindung nilai yang harus ditanggung investor.
Ketiga, BI kembali membuka window lelang instrumen repurchase agreement (repo) untuk tenor 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan bagi perbankan. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan sehingga pertumbuhan Uang Primer (M0) tetap berada di level dua digit atau di atas 10 persen.
Bank Indonesia menegaskan instrumen repo akan menjadi salah satu alat utama dalam pengelolaan likuiditas ke depan, dibandingkan pendekatan lain seperti pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder.
Keempat, BI meningkatkan intensitas operasi moneter baik dalam rupiah maupun valuta asing. Untuk operasi moneter rupiah, lelang SRBI akan dilakukan dua kali dalam sepekan. Sementara itu, intervensi di pasar valas diperkuat melalui transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore.
Di tengah dinamika global yang masih tinggi, koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal juga terus diperkuat. Sebagaimana disampaikan bersama oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI pada 6 Juni 2026, sinergi kedua kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Koordinasi tersebut ditempuh melalui dua langkah utama. Pertama, meningkatkan daya tarik investasi portofolio asing pada instrumen SRBI maupun SBN sesuai mekanisme pasar. Kedua, menjaga kecukupan likuiditas pasar keuangan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia.
BI optimistis fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian global. Dengan kombinasi kebijakan suku bunga, penguatan instrumen moneter, serta sinergi erat dengan pemerintah, stabilitas makroekonomi diharapkan tetap terjaga dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka menengah.
