Surabaya, (DOC) – Kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menetapkan tarif impor 0% bagi empat negara Asia, yakni Kamboja, Malaysia, Vietnam, dan Thailand—mendapat perhatian serius dari pelaku usaha di Indonesia. Kebijakan ini di nilai tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga mengandung kepentingan geopolitik yang berpotensi mengubah arah rantai pasok Asia Tenggara.
Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Promosi Luar Negeri Kadin Jawa Timur, Prof. Tommy Kayhatu, menegaskan bahwa tarif 0% tersebut merupakan strategi Amerika untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan.
“Tarif 0% ini bukan hanya fasilitas dagang, tetapi bagian dari soft power Amerika untuk menahan ekspansi ekonomi Tiongkok,” ujar Tommy dalam Talkshow bertema “Free Trade atau Political Trap? Membaca Peluang Investasi di Balik Kebijakan Tarif 0% dan Pengaruhnya di Jawa Timur 2025,” Selasa (25/11).
Tommy menjelaskan bahwa fasilitas tarif tersebut di berikan secara selektif, di dorong oleh kepentingan strategis AS. Salah satunya terkait rare earth yang di miliki sejumlah negara penerima. Komoditas itu sangat di butuhkan untuk industri kendaraan listrik, pertahanan, hingga teknologi canggih lainnya.
Ia menilai posisi Indonesia berbeda dengan empat negara itu. Tingkat ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap AS relatif rendah, sementara hubungan dagang dengan Tiongkok dan blok BRICS semakin kuat. Karena itu, Indonesia tidak menjadi target utama kebijakan ini.
“Indonesia harus memanfaatkan peluang tanpa kehilangan independensi politik maupun ekonomi,” tegasnya. Ia bahkan melihat adanya peluang limpahan investasi (spillover effect) bagi Indonesia, terutama dalam penguatan rantai pasok regional.
Potensi Jawa Timur
Jawa Timur di sebut berpotensi menjadi simpul logistik ASEAN berkat kekuatan sektor manufaktur, pangan, dan pertanian olahan.
Wakil Ketua Umum Bidang Migas Kadin Jatim, Tri Prakoso, mengingatkan bahwa tarif 0% juga menyimpan risiko jika tidak di antisipasi sejak awal. Menurutnya, ketergantungan impor, banjir produk asing, dan daya saing industri lokal yang belum optimal dapat mengancam ekonomi nasional.
“Kebijakan tarif nol hanya akan menguntungkan jika negara siap dengan strategi industrialisasi dan ketahanan ekonominya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Kadin Surabaya, Medy Prakoso, menilai kebijakan AS tersebut tidak akan memberi dampak besar terhadap ekspor Indonesia. Produk pertanian Indonesia memiliki musim panen serupa dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, maupun Kamboja. Namun, Indonesia tetap unggul pada komoditas perkebunan seperti karet, serta produk furnitur dan handycraft yang memiliki pasar kuat di Amerika.
“Kontribusi ekspor Indonesia ke AS tahun ini hanya 12,29 persen. Angka itu masih di bawah Tiongkok 12,40 persen dan Swiss 17,83 persen. Amerika memang penting, tetapi bukan yang terbesar,” jelasnya.
Ia optimistis kebijakan ini justru memicu perluasan pasar ekspor Indonesia ke berbagai negara.
Ketua Komite Tetap Perdagangan dan Jasa Luar Negeri Kadin Jatim, Fernanda Reza, memaparkan bahwa saat ini terdapat 16 perjanjian perdagangan bebas yang masih dalam proses finalisasi dan legislasi DPR. Sebanyak 18 perjanjian telah diimplementasikan, sementara dua lainnya sedang dalam proses ratifikasi.
“Negosiasi perjanjian perdagangan bebas itu butuh waktu panjang. Rata-rata bisa mencapai 15 tahun,” tutupnya. (r6)
