Surabaya, (DOC) – Ratusan fasilitas pengolahan sampah organik berbasis biopori atau teba kini tersebar di berbagai penjuru Kota Surabaya.
Langkah ini digencarkan untuk memutus ketergantungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan mengolah sampah organik langsung dari sumbernya menjadi pupuk kompos bagi tanaman kota.
Peninjauan ini merupakan bagian dari rangkaian Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN).
Risma mengungkapkan, khusus dari DPC PDI Perjuangan Surabaya saja telah terpasang lebih dari 50 titik teba yang melengkapi ratusan titik lainnya di Kota Pahlawan.
Kawasan Pasar Keputran dipilih sebagai salah satu lokasi awal pemasangan karena tingginya volume sampah organik yang dihasilkan setiap hari.
“DPC Surabaya lebih dari 50 titik, datang mau tinjau kepastiannya. Surabaya sudah ada ratusan titik, pertama ada di Pasar Keputran karena lokasinya strategis, banyak sampah organik,” ujar Risma di sela-sela peninjauan.
Mantan Wali Kota Surabaya itu menjelaskan bahwa sampah organik yang masuk ke dalam teba tidak akan terbuang percuma. Setelah terurai, hasil olahannya diproyeksikan menjadi pupuk kompos mandiri untuk merawat penghijauan dan taman-taman di Surabaya.
“Kalau sudah jadi nanti bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kompos dan digunakan untuk merawat tanaman di Surabaya,” imbuhnya.
Senada dengan Risma, Wakil Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, Armuji, menegaskan bahwa teba memiliki fungsi ganda bagi ekosistem lingkungan. Selain mereduksi timbunan sampah rumah tangga dan pasar, sistem ini bekerja layaknya biopori yang membantu resapan air sekaligus memproduksi unsur hara.
“Bukan cuma untuk tempat pembuangan sampah, bioporinya nanti dapat dimanfaatkan untuk pupuk,” kata Cak Ji.
Meski infrastruktur pengolah sampah telah disebar hingga ke tingkat lingkungan, Cak Ji mengingatkan bahwa fasilitas fisik saja tidak akan maksimal tanpa perubahan perilaku warga.
Menurutnya, pengelolaan sampah berkelanjutan menuntut kesadaran kolektif dari masyarakat, komunitas, hingga organisasi kemasyarakatan agar tidak melulu membebankan persoalan limbah kepada pemerintah.
