Jakarta,(DOC) – Indonesia termasuk negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 78 persen satuan pendidikan berada di wilayah rawan gempa, 58 persen rawan banjir, dan 57 persen menghadapi lebih dari satu jenis ancaman bencana.
Situasi ini menuntut kesiapsiagaan yang lebih serius dari semua pihak, khususnya di lingkungan pendidikan. Pengetahuan tentang mitigasi bencana bukan lagi tambahan, melainkan kebutuhan mendasar.
Menjawab tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggelar webinar bertajuk “Guru Hebat, Garda Depan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana di Sekolah”, Rabu (19/2). Acara ini melibatkan Dirjen Nunuk Suryani, Tenaga Ahli Seknas SPAB Jamjam Muzaki, dan Direktur Program Plan Indonesia Ida Ngurah.
Webinar ini bertujuan membekali guru dan tenaga kependidikan dengan pengetahuan dan keterampilan agar mampu menciptakan sekolah yang aman dan tangguh menghadapi bencana.
“Guru adalah garda terdepan dalam mengajarkan kesiapsiagaan. Mereka berperan penting dalam memberi pemahaman kepada siswa tentang apa yang harus di lakukan sebelum, saat, dan sesudah bencana,” ujar Nunuk.
Lebih dari sekadar mengajar, guru di harapkan mampu membangun budaya sadar bencana di sekolah. Tujuannya bukan hanya menciptakan rasa aman, tetapi juga menumbuhkan kesiapan mental siswa dalam menghadapi situasi darurat.
Materi Kebencanaan
Untuk mengintegrasikan materi bencana ke dalam pembelajaran, Jamjam Muzaki menjelaskan tiga pendekatan, yaitu intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan berbasis proyek. Strategi ini memungkinkan materi kebencanaan masuk ke pelajaran tanpa membebani guru dan siswa.
Misalnya, guru bisa mengaitkan Capaian Pembelajaran (CP) dengan topik-topik seperti evakuasi, pertolongan pertama, atau sistem peringatan dini dalam pelajaran sains, IPS, atau bahkan seni.
Kolaborasi juga menjadi kunci. Sekolah di dorong bekerja sama dengan PMI, BPBD, OPD, NGO, hingga sektor swasta untuk pelatihan dan simulasi bencana. Menurut Ida Ngurah, partisipasi orang tua juga krusial. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab menciptakan sekolah aman bukan hanya di tangan guru, tapi seluruh ekosistem pendidikan, termasuk keluarga.
Terkait infrastruktur, Jamjam mengingatkan pentingnya pembaruan data bangunan sekolah melalui Dapodik. Jika di temukan kerusakan, sekolah harus segera melapor ke dinas. Dana BOS bisa di gunakan untuk perawatan ringan, sedangkan renovasi besar memerlukan dukungan dari pemerintah daerah melalui program revitalisasi.
Seluruh upaya ini bertujuan menjadikan sekolah bukan hanya tempat belajar, tapi juga zona aman bagi anak-anak. Dengan sinergi antara guru, pemerintah, organisasi, dan orang tua, ekosistem pendidikan Indonesia bisa menjadi lebih siap, tangguh, dan sigap menghadapi bencana. (r6)
