D-ONENEWS.COM

Tim Anggaran DPRD dan Pemkot Gelar Rapat Dadakan Soal THR Pegawai

foto Ketua DPRD kota Surabaya

Surabaya,(DOC) – Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada aparatur sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkot Surabaya akan ditentukan dalam rapat antara badan anggaran (Banggar) DPRD kota Surabaya dan Pemkot Surabaya yang akan digelar pada Jumat(8/6/2018) pagi.

Ketua DPRD kota Surabaya, Armuji menjelaskan, sejak awal Pemkot telah mengalokasikan anggaran gaji ke-13 dan gaji ke-14, sesuai aturan dalam peraturan pemerintah(PP) nomer 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2018. Untuk mencairkannya, lanjut Armuji, memang harus melalui pembahasan serius antara eksekutif dan legislative, karena harus merubah nomenklatur kebijakan.

“Kalaupun ada perubahan judul menjadi THR dan Gaji ke-13, tidak menjadi masalah karena memang satu kode rekening di belanja tidak langsung. Selama ini revisi DPA sudah sering terjadi, dan tidak menggunakan persetujuan DPRD, Anggaran tersedia tinggal bagaimana pemanfaatannya saja,” terang Ketua Banggar DPRD kota Surabaya ini, Kamis(7/6/2018) malam.

Politisi PDIP ini mengatakan bahwa di belanja tidak langsung sudah tersedia komponen-komponen gaji dan berbagai tunjangan kerja. Sehingga jika ada perubahan nama menjadi THR atau gaji ke-13 dan seterusnya bisa dicairkan tanpa masalah.

“Pada APBD memang tidak mencantumkan judul THR dan gaji kesekian yang dianggarkan adalah jumlah frekuensi dan besaran anggaran. Sama halnya ketika Kunker(kunjungan kerja,red) komisi-komisi dilaksanakan, tidak ada pada DPA dicantumkan ini adalah komisi apa. Yang tercantum adalah frekuensi dan besaran anggarannya,” tandasnya.

Pada prinsipnya, lanjut Armuji, komponen tersebut sudah siap diserap, selain itu PP dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengatur pelaksanaannya. Untuk itu, ketika anggaran tersebut kurang sebelum akhir tahun anggaran, maka penambahan bisa dilakukan di Perubahan Anggaran Keuangan(PAK) APBD.

“Nah persetujuan DPRD akan diperlukan ketika Pemkot mau menambahkan anggaran dari platform yang sudah tersedia di BTL tersebut. Ya kita besok akan kita rapat dengan Banggar dan tim anggaran Pemkot. Pasti ada solusinya,” katanya.

Informasi sebelumnya, Wali kota Surabaya, Tri Rismaharini mengaku adanya pembebanan THR pegawai pada APBD 2018 yang dianggap memberatkan.

Ia menjelaskan, selama ini dalam APBD tidak ada alokasi anggaran untuk THR pegawai. Namun demikian dirinya masih tetap mempelajari kemungkinan pencairan anggaran THR pegawai, meskipun dirinya pesimis hal itu bisa terwujud.(rob/r7)

Loading...

baca juga