TNI-AL Akan Legowo Terhadap Keputusan Pengadilan Soal Sengketa Lahan Bandarrejo

foto : warga Bandarrejo.(dok)

Surabaya,(DOC) – Ratusan warga Bandarrejo Bulak Banteng kembali menggelar demonstrasi di halaman gedung DPRD Kota Surabaya, untuk mengawal jalannya rapat dengar pendapat (hearing) antara komisi A, perwakilan warga, TNI AL, BPN, Bagian Hukum Pemkot Surabaya, Dinas Cipta Karya Pemkot Surabaya, perangkat desa dan Kecamatan.

Rapat tersebut membahas soal sengketa lahan yang selama ini telah ditempati warga dan di klaim lahan milik TNI-AL.

Tak seperti aksi sebelumnya, para peserta demonstrasi yang di dominasi oleh ibu-ibu ini, selain membawa poster dan spanduk tuntutan, mereka juga membawa anak-anak.

Begitu juga dengan jalannya hearing yang dipimpin oleh Ketua Komisi A,Herlina Harsono Nyoto, ternyata juga dihadiri Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji.

Dalam hearing itu, perwakillan warga dan TNI AL tetap saling ngotot, meng-klaim pemilik atas lahan yang tengah disengketa-kan.

“Klaim TNI AL atas lahan itu salah alamat, kalau lihat dari peta yang dimaksud TNI AL bukan Bandarrejo Bulak Banteng melainkan Bandarrejo Ujung” tegas Nelson perwakilan warga.

Pendapat warga ini, sangat bertentangan dengan pernyataan Kolonel Sugeng Priono, Asisten Logistik Lantamal V Surabaya, yang menyatakan, kalau wilayah itu sejak tahun 1939 lalu, ditetapkan sebagai kawasan pertahanan. Kemudian statusnya diperkuat lagi dengan UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.

“Kampung Bandarrejo awalnya dihuni oleh warga Bandaran yang dipindahkan Angkatan Laut Belanda karena wilayahnya menjadi daerah basis pertahanan militer. Kemudian oleh Jepang diambil alih untuk basis pertahanan militer. Setelah kemerdekaan pihak Jepang menyerahkannya ke Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI),” ujar Sugeng.

Ia membeberkan, pada tahun 1954 lalu, ALRI sudah memberi ganti rugi dan warga penghuni lahan sengketa itu berpindah ke daerah Sawah Pulo Tegal. Namun sebagian warga kembali lagi ke Bandarrejo, ketika di Sawah Pulo sudah banyak penghuninya.

“Itu kronologisnya. Sekarang kalau dipersoalkan ke ranah hukum, kita sambut dengan baik. Kita legowo, kalau memang Pengadilan nanti memutuskan bahwa lahan itu milik warga,” tegasnya.

Sugeng juga mengakui, jika sekarang kawasan Bandarrejo telah ditutup oleh TNI-AL, karena termasuk wilayah basis militer.

“Selain itu rangkaian serangan bom yang terjadi beberapa waktu lalu, membuat kita menambah kewaspadaan,” imbuh Sugeng.

Berdasarkan data, lahan sengketa di Bandarrejo Bulak Banteng tersebut dihuni oleh 115 kepala keluarga(KK). Sebagian warga mengaku mengantongi status kepemilikkan lahan yang ditempatinya, yakni berupa surat petok D.

Usai mengikuti hearing, Ketua DPRD Kota Surabaya, Armuji, langsung menemui massa yang berunjuk-rasa di halaman gedung DPRD kota Surabaya.

Armudji mengaku, bahwa telah menyampaikan aspirasi warga Bandarrejo kepada pihak TNI-AL saat rapat dengan pendapat di Komisi A.

“Sekarang kita menguji kasus ini. Kita juga sudah meminta kepada pihak TNI AL agar tidak menutup kawasan itu, agar warga bisa normal beraktifitas,” terang Armudji dihadapan massa.(lm/r7)